Kalimantan Utara, sentralnews.com – Salah satu potensi yang dimiliki Kalimantan Utara (Kaltara) khususnya wilayah yang berbatasan langsung dengan negara tetangga, Malaysia adalah hutan mangrove.
Dengan potensi yang dimiliki itu, Presiden Joko Widodo menginginkan, keberadaan hutan mangrove di Kaltara termasuk Nunukan dapat menjadi maskot Indonesia, untuk pengembangan ekonomi hijau dan kawasan industri hijau.
Hal ini, disampaikan langsung Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK), Siti Nurbaya saat berkunjung ke Nunukan, Minggu (3/10/2021). Oleh karena itu, Presiden Joko Widodo memberikan perhatian serius untuk Provinsi termuda ini.
“Jadi ada beberapa hal yang menjadi konsen Bapak Presiden, diantaranya Katara dapat berfungsi sebagai wilayah perbatasan dan bisa menjadi maskot Indonesia, untuk pengembangan ekonomi hijau dan kawasan industri hijau,” kata Menteri Siti Nurbaya.
Tidak hanya itu, Menteri Siti Nurbaya menerangkan, Presiden Joko Widodo juga menginginkan Kaltara khsusunya Nunukan bisa menjadi maskot pemulihan lingkungan dengan baik, yang beriringan dengan ekonomi dan infrastruktur yang baik.
“Karena Indonesia menjadi harapan pengendalian perubahan iklim, maka sejumlah persiapan agar Kaltara menjadi maskot Indonesia telah dilakukan Pemerintah Pusat,” terangnya.
Terkait hal itu, Wakil Gubernur (Wagub) Kaltara, Dr. Yansen TP. M.Si menyambut baik jika hutan di Kaltara khususnya hutan mangrove dapat dijadikan maskot Indonesia untuk dunia, dalam hal pengembangan ekonomi dan kawasan industri hijau.
“Kaltara ini sudah tepat, jika Persiden Joko Widodo inginkan hutan khususnya mangrove di Kaltara sebagai maskot pengembangan ekonomi dan kawasan hijau, apalagi sepanjang pantai di Kaltara sangat banyak hutan mangrove atau pohon bakau,” ungkap Wagub.
Hanya saja, dikatakan Wagub, untuk menjadikan hutan mangrove di Kaltara sebagai maskot, butuh perhatian yang serius. Mengingat, keberadaan hutan mangrove di Kaltara sudah mulai banyak dirambah masyarakat, untuk menjadi wilayah pertambakan.
“Agar perambahan tidak semakin meluas, jadi perlu perhatian serius, jika tidak perambahan hutan mangrove di Kaltara akan terus terjadi,” tegas mantan Bupati Malinau dua priode itu.
Wagub juga menginginkan, penanganan hutan mangrove di Kaltara dapat menjadi perhatian serius Pemerintah Pusat. Apalagi, saat ini masyarakat Kaltara belum mengeksploitasi hutan bakau menjadi arang, selain perambahan untuk wilayah pertambakan.
“Syukurnya masyarakat tidak mengeksploitasi bakau jadi arang, jika hal ini terjadi perambahan akan semakin luas,” bebernya.
Selain menahan abrasi pantai, keberadaan hutan mangrove di Kaltara termasuk di Nunukan sangat banyak manfaatnya. Dengan demikian keberadaannya dapat menjadikan potensi rumput laut dan perikanan cukup besar.
“Saya harap ada perhatian serius dari pusat, jadi Indonesia bisa memiliki hutan hijau dari hutan mangrove, yang terpenting dapat meningkatkan potensi kelautan dan perikanan di Kaltara,” tuntasnya. (As).
