Batam, Sentralnews.com – Pengelolaan dan pengembangan pelabuhan Batu Ampar Batam bakal terus menjadi polemik bahkan mungkin jadi persoalan hukum. Pasalnya sejak masa kepemimpinan BP Batam oleh Mustofa Widjaya, polemik pengembangan pelabuhan Batu Ampar terjadi pasang surut. Pernah perusahaan asal Prancise menjalin kerjasama tapi tidak sesuai ekspektasi, BP Batam hanya bersedia memberikan konsesi 50 tahun sementara Prancis minta 70 tahun.
Gagal menjalin kerjasama dengan perusahaan Prancis, BP Batam mengembangkan sendiri. Tahun 2014-2016 dilakukan pengembangan dengan membangun dermaga utara sepanjang 800 meter. Proyek yang dikerjakan oleh PT. Wika itu diduga tidak sesuai spesifikasi yang sudah ditentukan sebelumnya. Anehnya perusahaan BUMN yang biasanya selalu meninggalkan legacy pada proyek yang dikerjakan, tapi tidak demikian pada proyek pelabuhan Batu Ampar tersebut. Panjang dermaga utama yang dibangun hanya 670 meter.
“Masalah pelabuhan Batu Ampar itu mulai dari pengembangan awal sudah banyak kesalahan. Pelaksana yang memenangkan lelang juga bukan perusahaan yang spesifikasi proyek pelabuhan, tapi jalan raya dan gedung-gedung.” kata Ketua LSM Kelompok Diskusi Anti 86 (Kodat86), Cak Ta’in Komari kepada media, Senin (27/5).
Menurut Cak Ta’in, BP Batam terlalu sembrono dan ngawur dan membangun pelabuhan-pelabuhan di Batam. Perencanaan tidak matang dan terlalu dipaksakan dengan anggaran yang pas-pasan. Bukan hanya soal pelabuhan Batu Ampar, tapi juga Kabil dan pelabuhan penumpang. “Pelabuhan itu insfratruktur sangat penting, maka perlu dilaksanakan secara cermat dan matang.” ujarnya.
Cak Ta’in menjelaskan, tahun 2020, BP Batam sempat melakukan kerjasama sama dengan PT. Pelabuhan Indonesia (Pelindo) II untuk pengembangan pelabuhan Batu Ampar dengan disiapkan investasi senilai Rp. 1,5 triliun. Tahap awal alam dikucurkan senilai Rp. 400 miliar untuk revitalisasi dan pendalaman kolam maupun alur dermaga utara.
“Setelah melakukan kajian di lapangan dan pertimbangan jangka panjang, mungkin dinilai Pelindo sebagai investasi beresiko. PT. Pelindo akhirnya mundur dari pengembangan proyek tersebut.” jelas Cak Ta’in.
Lebih lanjut mantan dosen Unrika Batam itu menjelaskan, kalau PT. Pelindo yang spesifikasinya end port user saja mundur, bagaimana PT. Persero Batam berani mengambil proyek pengembangan pelabuhan Batu Ampar tersebut. “Yang paling rasional mengelola pelabuhan ya Pelindo karena sesuai dengan realitas sebagai end port user. Yang memiliki jaringan bisnis kontainer seluruh wilayah Indonesia.” terangnya.
Selain itu, lanjut aktivis dan jurnalis freelance itu, ada masalah teknis yang tidak disebutkan sebagai alasan PT. Pelindo mundur dari proyek Pelabuhan Batu Ampar tersebut. “Pembangunan konstruksi dermaga diduga tidak sesuai spesifikasi, sehingga ketika dipaksakan digunakan akan berbahaya dan bisa runtuh.” tegasnya.
Cak Ta’in menambahkan, alasan teknis itu pula yang menyebabkan proyek revitalisasi dan pendalaman kolam dermaga utara tahun 2022-2023 gagal total, sementara proyek telah menghabiskan anggaran hampir Rp. 100 miliar. Ini kan pasti menjadi pertanyaan bagaimana studi kelayakan maupun perencanaan, sebelum proyek dilelang?
“Maka lebih menjadi pertanyaan besar lagi ketika BP Batam menunjuk langsung PT. Persero Batam yang bukan spesifikasi pengelola pelabuhan. Sepertinya ada agenda tersembunyi dibalik kerjasama tersebut. Bisa jadi ini cuci piring sekaligus pesta malam bersama? Dan masalah pelabuhan di Batam ini bakal panjang dan akan berjilid-jilid untuk diuraikan, maka akan terus bersambung. Mudah-mudahan juga bisa masuk proses hukum sebab ada potensi tindak pidana korupsi atau dugaan kerugian keuangan negara di sana,” tambahnya. ***(don).
Editor rwd
