Lebong, Sentralnews.com – Penjabat (Pj) Sekretaris Daerah (Sekda) Lebong, Donni Swabuana, S.T., M.Si merasa kecewa dengan proses berjalannya pemerintahan Kabupaten Lebong sat ini.
Pasalnya, saat menggelar kegiatan Serah Terima Jabatan (Sertijab) dan Rapat Koordinasi yang dilaksanakan di Aula Graha Bina Praja Setda Lebong, banyak pejabat yang tidak hadir, Selasa (1/10/2024).
Bahkan, Pj Sekda Lebong sebelumnya, Mahmud Siam, Sp., MM juga tak nampak hadir di ruangan itu, dan dari informasi yang terhimpun, dari keterangan dan informasi yang didapat oleh wartawan, diketahui jika eks Pj Sekda tersebut sedang Dinas Luar (DL).
“Saya nyatakan, bahwa saya kecewa atas apa yang dilakukan oleh Kepala OPD Kabupaten Lebong,” tegas Donni Swabuana, Selasa, 1 Oktober 2024.
Menurut Donni, sertijab dan Rakor ini untuk kepentingan masyarakat kedepannya. Jika ada pembangkangan, bahkan seperti kondisi adanya stagnan dalam roda Pemerintahan saat ini, itu tentunya bisa berakibat fatal untuk pelayanan masyarakat.
“Tetapi kalu saya amati, kepala OPD ini sepertinya ada pembangkangan, kemudian seperti ada boikot yang terorganisir dan bahkan jelas ada aktor dibalik ini semua. Sebanyak ini yang tidak hadir, pasti dan jelas sudah teroganisir ini. Hal seperti ini tidak boleh terjadi seharusnya, jangan letakkan kepentingan politik pribadi dan kelompok tertentu di atas kepentingan pemerintahan,” tuturnya.
Lanjut Donni, apa yang dilakukan hari ini, adalah proses keberlanjutan pemerintahan Kabupaten Lebong, dengan tujuannya ialah agar supaya roda pemerintahan bisa berjalan dengan baik dan maksimal.
Pejabat sekda berganti, dan di isi oleh Pejabat Sekda yang baru, itu bagian dan proses formil yang ada di Birokrasi, dan itu harus di jalankan serta dilakukan dengan semestinya, tanpa adanya kepentingan politik dari kelompok tertentu. Apalagi sampai melumpuhkan proses berjalannya roda Pemerintahan Kabupaten Lebong.
Kemudian, rapat koordinasi antara pejabat baru dan pejabat lama ketika sudah habis masa jabatannya, sudah sangat jelas harus dilakukan sesegera mungkin. Karena menurut Doni, bukan soal terburu-buru harus melakukan Sertijab, namun itu semua demi kelancaran Birokrasi.
“Jangan seperti ada perlawanan. Dalam pemerintahan, tidak ada dan tidak boleh yang namanya itu perlawanan.
Kalau ada pilihan politik itu silahkan, jangan bawak ke rana pemerintahan, itu sudah sangat salah,” ujarnya.
Atas kejadian ini, Donni Swabuana meminta Inspektur Inspektorat Lebong segera menindak lanjuti semua Kepala OPD yang tidak hadir dalam kegiatan tersebut.
“Kalau Inspektorat disini tidak mampu mengatasi ini, hal ini akan saya laporkan ke Inspektorat Provinsi. Kalau perlu saya laporkan ke Irjen Kemendagri,” tegas Doni.
Kemudian itu, Doni juga kembali mengingatkan supaya dunia pemerintahan tidak dijadikan bagian dari instrumen politik, apa lagi hal tersebut terindikasi didasarkan oleh tujuan tertentu, dari kelompok tertentu untuk kepentingan politik secara pribadi.
“Jangan gunakan dunia pemerintahan ini sebagai instrumen politik. Karena jika memang benar itu digunakan, maka ada kepentingan secara kelompok tertentu ataupun pribadi tertentu, dan itu sudah sangat salah. Kemudian Jikalau memang ada yang tidak suka dengan saya secara pribadi, itu silahkan saja, namun tidak suka dengan saya soal pemerintahan, itu sudah sangat salah,” Tutup Doni. (FR)
