Bengkulu, Sentralnews.com – Suasana di halaman Kantor Bupati Seluma memanas saat puluhan kontraktor yang tergabung dalam Gerakan Keluarga Kontraktor Seluma menggelar aksi demonstrasi, Rabu (7/5). Mereka menuntut Pemerintah Kabupaten Seluma segera melunasi tunggakan pembayaran proyek tahun 2024 yang mencapai Rp 4,3 miliar.
Koordinator aksi, Aurego Jaya, menegaskan bahwa para kontraktor telah menyelesaikan seluruh pekerjaan sesuai prosedur dan kontrak resmi. Namun hingga kini, hak mereka belum juga dibayarkan oleh pemerintah daerah.
“Kami selaku kontraktor sudah melakukan semua kewajiban kami secara sah dan legal. Bahkan semua pekerjaan yang menjadi tanggung jawab kami sudah kami selesaikan. Tapi sampai saat ini, Pemerintah Kabupaten Seluma belum membayarkan hak kami. Jumlah tunggakan yang belum dibayar mencapai Rp 4,3 miliar,” ujar Aurego lantang di tengah aksi.
Menurutnya, proyek-proyek tersebut mencakup pembangunan infrastruktur penting yang telah dimanfaatkan masyarakat. Ironisnya, setelah pekerjaan selesai, justru pembayaran tidak kunjung cair.
Syaiful Anwar, selaku koordinator lapangan, menambahkan bahwa selama ini para kontraktor telah bersabar dan beritikad baik. Namun kesabaran itu kini mencapai batas.
“Kami telah menunggu dengan ikhlas sejak tahun 2024 hingga April 2025. Tapi apa daya, hak kami atas pekerjaan yang sudah kami selesaikan tak kunjung dibayar,” tegas Syaiful.
Tiga Tuntutan Utama Kontraktor:
Dalam aksi yang berlangsung damai namun penuh semangat itu, massa menyampaikan tiga tuntutan tegas kepada pemerintah daerah:
-
Pembayaran Segera: Meminta Pemkab Seluma mencairkan dana sebesar Rp 4,3 miliar dari Dana Bagi Hasil (DBH) yang saat ini tersedia, untuk membayar seluruh kewajiban kepada pihak ketiga.
-
Pengakuan Utang Resmi: Mendesak Bupati Seluma terpilih periode 2025–2030 untuk membuat dan menandatangani surat pengakuan utang resmi kepada kontraktor sebagai pihak ketiga, dengan komitmen pelunasan dalam tahun 2025.
-
Komitmen Pembangunan: Menyerukan kepada Bupati Seluma hasil Pilkada 2029 untuk serius dan transparan dalam membangun Kabupaten Seluma, serta menjunjung keadilan terhadap mitra kerja pembangunan.
Aksi ini menjadi sinyal keras bagi Pemerintah Kabupaten Seluma agar tidak mengabaikan kewajiban kepada para pelaksana proyek pembangunan daerah. Jika tidak segera ditindaklanjuti, konflik ini berpotensi mengganggu kepercayaan dunia usaha terhadap birokrasi pemerintahan daerah.
