Bengkulu, Sentralnews.com – Pemerintah Provinsi Bengkulu akhirnya angkat bicara menanggapi isu liar yang menyebutkan Gubernur Helmi Hasan menganggarkan pembelian kendaraan dinas senilai Rp 5 miliar. Dalam klarifikasi resmi, Pemprov memastikan bahwa pengadaan kendaraan tersebut dilakukan sebelum Helmi Hasan menjabat sebagai gubernur, dan saat ini ia justru fokus melakukan efisiensi besar-besaran dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) untuk kepentingan rakyat.
Kepala Bidang Perencanaan Anggaran BPKAD Provinsi Bengkulu, Rizqi Al Fadli, menjelaskan bahwa pembelian kendaraan dinas tersebut terjadi pada masa kepemimpinan Pelaksana Tugas (Plt.) Gubernur Rosjonsyah, bukan di era Helmi Hasan.
“Pengadaan itu dilakukan berdasarkan pesanan tertanggal 5 Februari 2025 dan dibayar pada 13 Februari 2025. Sementara Bapak Helmi Hasan baru dilantik tanggal 20 Februari dan langsung menjalani retret kepemimpinan di Akmil Magelang selama seminggu. Beliau baru efektif menjabat awal Maret 2025,” ungkap Rizqi.
Ia menegaskan bahwa proses pengadaan tersebut telah mengikuti ketentuan dan prosedur sesuai peraturan keuangan daerah dan merujuk pada Inpres Nomor 1 Tahun 2025, yang belum membatasi belanja kendaraan dinas. Adapun Edaran Mendagri tentang Efisiensi APBD baru terbit pada 23 Februari 2025, setelah pengadaan selesai dilakukan.
Helmi Pangkas Anggaran, Fokus pada Program “Bantu Rakyat”
Alih-alih jor-joran membeli kendaraan dinas, Gubernur Helmi Hasan justru melakukan gebrakan efisiensi belanja sejak awal masa jabatannya. Program refocusing anggaran ini dilakukan untuk memperkuat belanja publik yang langsung menyentuh kebutuhan masyarakat.
Beberapa langkah konkret yang telah dilakukan Helmi Hasan antara lain:
-
Belanja modal jalan dan infrastruktur naik signifikan menjadi Rp 583 miliar, meningkat 428% dari sebelumnya.
-
Infrastruktur pelayanan kesehatan, termasuk peningkatan fasilitas di RSUD dr. M. Yunus, meningkat menjadi Rp 132 miliar (naik 243%).
-
Penyediaan ambulans gratis untuk 129 desa di seluruh Provinsi Bengkulu.
-
Anggaran BPJS Kesehatan untuk berobat gratis bagi masyarakat tak mampu.
-
Efisiensi perjalanan dinas dipangkas drastis hingga 52,61%, dari semula Rp 130,7 miliar.
-
Belanja publikasi ditekan hingga 89%, dari Rp 50 miliar menjadi hanya Rp 5 miliar.
“Pak Gubernur Helmi sangat tegas dalam hal efisiensi anggaran. Beliau ingin uang rakyat benar-benar kembali ke rakyat dalam bentuk pelayanan dan infrastruktur,” tegas Rizqi.
Program Bantu Rakyat menjadi ikon kebijakan pro-rakyat yang diusung Gubernur Helmi. Selain menyisir pemborosan anggaran, program ini juga mendorong transparansi dan efektivitas penggunaan APBD di tengah kondisi fiskal yang menantang.
Fokus Pada Kepentingan Rakyat, Bukan Fasilitas Elit
Dengan berbagai langkah penghematan ini, Gubernur Helmi ingin memastikan bahwa roda pemerintahan berputar untuk kepentingan rakyat, bukan untuk menambah fasilitas elit birokrasi. Klarifikasi ini diharapkan meredam isu yang menyesatkan dan memperkuat kepercayaan publik terhadap arah kepemimpinan baru di Bengkulu.
