Lebong, Sentralnews.com – Suasana prihatin dan kekecewaan menyelimuti Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lebong menyusul mencuatnya dugaan ketidakberesan dalam proses seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K) tahap pertama.
Di tengah harapan besar masyarakat akan hadirnya aparatur yang bersih dan kompeten, evaluasi mendalam justru menguak indikasi serius, mulai dari keberadaan honorer siluman hingga keterlibatan dalam politik praktis.
“Kami sudah meminta laporan terbaru dari tim evaluasi. Prosesnya masih berjalan, tapi sudah banyak hal yang menjadi perhatian serius kami,” ungkap Penjabat Sekda Lebong, Doni Swabuana, ST., M.Si., saat diwawancarai, Jum’at (20/6/2025).
Dari total 616 peserta yang mengikuti seleksi tahap pertama, Doni mengungkapkan bahwa beberapa nama mulai menjadi sorotan tim evaluasi.
“Bukan hanya sekadar angka. Tapi apa yang ada di balik nama-nama itu sedang kami telusuri satu per satu,” ujarnya dengan nada tegas.
Salah satu temuan yang paling mengkhawatirkan adalah munculnya sosok-sosok yang disebut sebagai honorer siluman, peserta yang diduga merekayasa dokumen administratif demi bisa lolos dalam proses seleksi.
“Ada indikasi manipulasi data, dari absensi, slip gaji, sampai SK kepegawaian. Ini bukan hal sepele,” ujar Doni.
Kemudian ia juga menegaskan, bahwa Pemkab tak akan tinggal diam terkait dugaan kejadian kecurangan dalam seleksi penerimaan P3K ini.
Tak berhenti sampai di situ, Pemkab juga menyoroti indikasi keterlibatan peserta dalam kegiatan politik praktis. Padahal, calon ASN seharusnya menjauh dari arena politik.
“Kita juga sedang verifikasi dugaan ada yang terlibat politik praktis saat masa seleksi. Ini menjadi catatan penting kami,” tambahnya.
Meski proses investigasi masih berlangsung, Pemkab memastikan langkah tegas akan diambil setelah semua data telah diverifikasi secara faktual di lapangan.
Selain itu, Doni menjelaskan bahwa pihaknya belum bisa mempublikasikan data secara lengkap demi menjaga integritas proses.
“Kami tidak hanya berpatok pada berkas yang masuk, tapi juga membuka ruang seluas-luasnya bagi masyarakat untuk berpartisipasi melalui hotline pengaduan,” jelas Doni.
Melalui jalur pengaduan itu, masyarakat diajak menjadi bagian dari gerakan bersama membersihkan proses rekrutmen dari praktik-praktik curang.
“Kami butuh keberanian warga. Laporkan jika ada yang tidak beres. Kita ingin P3K ini benar-benar bersih,” serunya.
Evaluasi ini bukan hanya soal nama-nama yang lulus atau tidak, tapi tentang marwah dan kepercayaan publik terhadap sistem birokrasi. Harapan akan perubahan nyata tidak boleh dikotori oleh manipulasi dan kepentingan sesaat. (**/FR)
