BATAM, SENTRALNEWS.COM — Setelah sebelumnya dinilai tak merespons surat konfirmasi redaksi, Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Batam akhirnya buka suara terkait keberangkatan 13 Warga Negara Indonesia (WNI) ke Singapura yang belakangan mencuat dalam perkara dugaan TPPO dan pelanggaran perlindungan pekerja migran Indonesia. Klarifikasi itu menjadi babak baru dalam perkara yang juga menyeret PT Multistar Marine Engineering (PT MME) dan PT Multi Marine Sukses (PT MMS), serta HM yang telah berstatus tersangka.
Dalam keterangan resminya, Imigrasi Batam menyatakan berdasarkan penelusuran data perlintasan keimigrasian, terdapat 13 WNI yang tercatat berangkat melalui TPI Batam Center menuju Singapura pada 11, 21, dan 23 Agustus 2026 dengan dokumen perjalanan Republik Indonesia. Saat pemeriksaan, para WNI itu menyampaikan maksud perjalanan untuk mengikuti kegiatan pelatihan atau training di ASJ Marine Engineering Pte. Ltd. di Singapura sebagai utusan PT MME.
“Pada saat pemeriksaan keimigrasian, yang bersangkutan menyampaikan maksud dan tujuan perjalanan untuk mengikuti kegiatan pelatihan pada ASJ Marine Engineering Pte. Ltd. di Singapura sebagai utusan dari PT MME,” demikian petikan klarifikasi Imigrasi Batam atas Surat Redaksi Sentralnews.com Nomor 152/SN-BTM/XI/2026.
Imigrasi menyebut para WNI menunjukkan dokumen pendukung berupa surat tugas perusahaan, surat keterangan terkait kegiatan pelatihan yang ditujukan kepada otoritas Imigrasi Singapura, serta kartu identitas atau ID Card milik HRD PT MME atas nama inisial SJS. Namun, soal penolakan masuk maupun pencantuman dalam daftar hitam Imigrasi Singapura, Imigrasi Batam menegaskan itu merupakan kewenangan otoritas negara Singapura.
Koordinasi dengan BP2MI dan Polda
Menindaklanjuti pemberitaan, Imigrasi Batam mengaku berkoordinasi dengan BP2MI serta Subdirektorat IV PPA Polda Kepulauan Riau. Dari koordinasi dengan BP2MI, diperoleh penjelasan bahwa keberangkatan WNI yang berstatus pekerja pada perusahaan di Indonesia untuk mengikuti pelatihan di luar negeri, dengan dilengkapi surat tugas dan tetap menerima gaji dari perusahaan di Indonesia, tidak termasuk lingkup penanganan BP2MI. Kegiatan itu dijelaskan sebagai bagian dari ranah kewenangan Dinas Ketenagakerjaan.
Namun, dari koordinasi dengan Subdirektorat IV PPA Polda Kepulauan Riau yang menangani permasalahan PT MME, muncul temuan berbeda. Polda menyebut ke-13 WNI tersebut diduga dipekerjakan untuk melakukan kegiatan pengecatan di Singapura yang pelaksanaannya diduga tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku di negara tersebut.
“Berdasarkan hasil koordinasi dengan Subdirektorat IV PPA Polda Kepulauan Riau yang menangani permasalahan PT MME, diperoleh informasi bahwa ke-13 WNI dimaksud diduga dipekerjakan untuk melakukan kegiatan pengecatan di Singapura yang pelaksanaannya diduga tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku di negara tersebut,” tulis Imigrasi.
Imigrasi Batam juga menegaskan pengawasan terhadap WNI yang akan ke luar negeri terus dilakukan melalui verifikasi dokumen perjalanan, pendalaman maksud dan tujuan keberangkatan, serta penelitian dokumen pendukung. Jika ditemukan indikasi bekerja nonprosedural, petugas dapat melakukan pemeriksaan lebih lanjut hingga penundaan keberangkatan. Sepanjang Januari–Oktober 2026, Imigrasi Batam mengklaim telah melakukan 7.562 penundaan keberangkatan terhadap WNI yang terindikasi akan bekerja di luar negeri secara nonprosedural.
PT MME/MMS Bungkam, Polda Jawab Singkat
Klarifikasi Imigrasi ini melengkapi dinamika perkara setelah redaksi melayangkan tiga surat pada 7 November 2026. Surat Nomor 150/SN-BTM/XI/2026 ditujukan kepada Polda Kepri, Surat Nomor 152/SN-BTM/XI/2026 kepada Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Batam, dan Surat Nomor 155/SN-BTM/XI/2026 kepada manajemen PT MME dan PT MMS.
Manajemen PT MME/MMS hingga lebih dari tenggat lima hari kerja belum memberikan tanggapan tertulis maupun kesediaan klarifikasi. Sementara Polda Kepri akhirnya menjawab melalui pesan WhatsApp pada Rabu, 18 November 2026, oleh Kabid Humas Kombes Pol. Dr. Nona Pricillia Ohei. Jawaban itu menyebut penyidik telah memeriksa saksi korban, pihak Imigrasi, pihak MMS, ahli dari Kementerian Pelindungan PMI, serta melakukan pemanggilan kedua terhadap seorang WNA terkait perekrutan dan keberangkatan CPMI ke Singapura. Polda menyatakan perkara masih dalam proses penyelidikan.
Namun, jawaban itu tidak merinci banyak pertanyaan media, seperti status hukum korporasi PT MMS/MME, siapa pihak manajemen yang diperiksa, verifikasi surat tugas dan tangkapan layar email, penyitaan dokumen, penelusuran aliran dana, hingga kemungkinan pertanggungjawaban pidana korporasi. Identitas WNA yang diperiksa dua kali juga belum dikonfirmasi resmi. Sebelumnya, Disnaker Batam menyebut PT MME hanya melaporkan satu tenaga kerja asing bernama Kumar Marimuthu, sehingga publik menduga WNA yang dimaksud adalah Kumar Marimuthu.
Hingga saat ini, HM alias A disebut masih satu-satunya tersangka. Publik menunggu kejelasan apakah ada tersangka lain, termasuk dari unsur manajemen perusahaan. Redaksi tetap menjunjung asas praduga tak bersalah dan membuka ruang bagi Polda Kepri, Imigrasi Batam, serta manajemen PT MMS/MME untuk memberikan klarifikasi resmi yang lebih lengkap. Transparansi dibutuhkan agar pemberitaan berimbang dan spekulasi publik tidak terus berkembang.
Editor redaksi/Don.












