Lebong. Sentralnews.com – Rapat paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Lebong pada berlangsung hangat. Agenda utama kali ini adalah penyampaian nota pengantar Rancangan APBD (R-APBD) Tahun Anggaran 2026 oleh Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lebong, Selasa (4/11/2025).
Rapat dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Lebong Carles Ronsen, S.Sos. dan dihadiri Bupati Lebong H. Azhari, SH, MH, Wakil Bupati Bambang ASB, S.Sos, M.Si, Waka I DPRD Ahmad Lutfi, anggota dewan, kepala OPD, serta tamu undangan.
Dalam kesempatan itu, Bupati Azhari menyampaikan komposisi struktur R-APBD 2026. Total pendapatan daerah ditargetkan sebesar Rp606 miliar, sementara belanja daerah mencapai Rp608 miliar.
Rinciannya, belanja operasi Rp439 miliar, belanja modal Rp55 miliar, belanja tidak terduga Rp2,3 miliar, dan belanja transfer Rp111,7 miliar.
“Kebijakan R-APBD 2026 dirancang untuk mempercepat pencapaian target pembangunan daerah dan memperkuat sinergi dengan kebijakan pusat,” ujar Bupati Azhari di hadapan peserta paripurna.
Namun, Azhari mengakui kondisi fiskal daerah tahun depan cukup menantang. Pasalnya, transfer pemerintah pusat untuk Kabupaten Lebong menurun drastis, sekitar Rp98 miliar akibat kebijakan nasional.
“Di sisi lain, kita juga wajib memenuhi belanja pegawai yang meningkat pasca pengangkatan CPNS dan PPPK tahun sebelumnya,” tambahnya.
Kendati begitu, Pemkab tetap berkomitmen agar R-APBD 2026 tetap fokus pada pembangunan dan penguatan ekonomi masyarakat.
“Kita akan memaksimalkan belanja modal dan belanja barang/jasa agar tetap menopang perekonomian daerah. Saya berharap pembahasan berjalan lancar dan disahkan tepat waktu,” tegas Bupati Azhari.
Sementara itu, Ketua DPRD Lebong Carles Ronsen menyatakan pihaknya akan menelaah secara detail nota pengantar yang disampaikan eksekutif sebelum masuk ke tahap pembahasan lanjutan.
“R-APBD ini akan segera dibahas sesuai jadwal Banmus. Agenda berikutnya adalah paripurna pandangan umum fraksi dan jawaban eksekutif pada Kamis, 6 November 2025,” jelas Carles.
Dijadwalkan, pembahasan tingkat komisi akan digelar pada 10–14 November, dilanjutkan dengan pembahasan Banggar bersama TAPD pada 17–25 November, dan ditutup dengan paripurna pandangan akhir fraksi terhadap RAPBD 2026 pada 27 November 2025.
“DPRD siap mengawal seluruh proses agar pembahasan R-APBD berjalan tertib dan transparan demi kepentingan masyarakat Lebong,” pungkas Carles. (FR)
