BATAM, SENTRALNEWS.COM – Kabar tentang keberadaan sekitar 360 tenaga kerja asing (TKA) asal Tiongkok di Proyek Strategis Nasional Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Tanjung Sauh, Kecamatan Nongsa, Kota Batam, akhirnya mendapat jawaban resmi. Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Batam membantah angka tersebut dan menyebut data pengawasan lapangan justru mencatat 145 orang asing, dengan rincian izin tinggal yang dinilai sesuai peruntukannya.
Klarifikasi itu disampaikan Imigrasi Batam menjawab Surat Redaksi Sentralnews.com Nomor 153/SN-BTM/XI/2026 tanggal 7 November 2026 perihal Permohonan Konfirmasi dan Pengawasan Keimigrasian atas Dugaan TKA Tanpa Dokumen Lengkap di Proyek KEK Tanjung Sauh. Surat itu menyoroti dugaan penempatan ratusan TKA asal Tiongkok, dugaan kedatangan melalui Pelabuhan Rita Punggur, serta belum pastinya keabsahan visa, KITAS/ITAS, RPTKA, dan IMTA para pekerja.
Dalam balasannya, Imigrasi Batam merujuk hasil pengawasan tanggal 16 September 2026 yang mencatat 145 orang asing berada dan berkegiatan pada proyek pembangunan PLTU Sauh atau Sauh Power Plant. Rekapitulasi pengelola kawasan menyebutkan orang asing tersebut berkewarganegaraan Republik Rakyat Tiongkok (RRT), dengan komposisi:
· 116 orang pemegang Izin Tinggal Terbatas (ITAS), kegiatan bekerja pada proyek sesuai peruntukan izin tinggal;
· 20 orang pemegang Izin Tinggal Kunjungan (ITK) C20, kegiatan pemasangan mesin dalam jangka waktu singkat;
· 9 orang pemegang ITK C18, kegiatan uji coba keahlian sebagai calon tenaga ahli.
“Data kuantitatif sejumlah 145 WNA merupakan data pada saat pengawasan yang memuat segmentasi jenis izin tinggal, mencakup kegiatan bekerja dan kunjungan yang sesuai dengan indeks visa terlampir. Dengan demikian, dugaan sekitar 360 TKA dalam surat nomor 153/SN-BTM/XI/2026 belum dapat dikonfirmasi,” tulis Imigrasi Batam.
Imigrasi juga meluruskan soal pihak yang bertanggung jawab atas keberadaan orang asing di kawasan itu. PT Batamraya Sukses Perkasa (PT BSP) disebut berkedudukan sebagai badan usaha pembangun dan pengelola kawasan, sedangkan kontraktor utama proyek Sauh Power Plant dalam laporan adalah PT Helios Power Technology.
“Hubungan kerja dan perusahaan penjamin setiap orang asing perlu dilihat dari dokumen masing-masing, sehingga seluruh orang asing di kawasan tidak otomatis merupakan pekerja atau orang asing yang dijamin PT BSP,” tegas Imigrasi.
Pada pengawasan 16 September 2026, petugas melakukan pengecekan data dokumen perjalanan dan izin tinggal serta wawancara mengenai kegiatan orang asing. Laporan pemeriksaan menyimpulkan tidak ditemukan pelanggaran keimigrasian pada saat kegiatan tersebut.
Imigrasi membagi kewenangan secara jelas: konfirmasi visa dan izin tinggal menjadi ranah keimigrasian, sedangkan pengesahan RPTKA, kesesuaian jabatan, serta persyaratan penggunaan TKA merupakan ranah Dinas Ketenagakerjaan (Disnaker). Khusus 116 WNA pemegang ITAS, Imigrasi menyatakan dapat dikonfirmasi telah sesuai prosedur RPTKA dan IMTA yang sah serta sesuai dengan aktivitasnya.
Terkait dugaan kedatangan melalui Pelabuhan Rita Punggur, Imigrasi menyatakan hasil pengawasan yang dirujuk belum memuat bukti kedatangan orang asing melalui pelabuhan tersebut. Imigrasi membedakan perjalanan domestik dengan perlintasan pada pelabuhan internasional, karena objek pemeriksaan masuk ke wilayah Indonesia dari prosedur keimigrasian hanya diterapkan pada perlintasan internasional.
“Kami belum dapat memverifikasi jalur yang dimaksudkan, menyatakan tanggal kedatangannya, ataupun menyimpulkan kepatuhan prosedur dalam hal perjalanan dilakukan pada pelabuhan domestik,” tulisnya.
Imigrasi memerinci, pada 16 September 2026 sebanyak 12 petugas Bidang Intelijen dan Penindakan Keimigrasian melaksanakan pengawasan lapangan secara terbuka berdasarkan Surat Tugas Kepala Kantor Nomor WIM.32.IMI.1-GR.04.10-43 tanggal 15 September 2026. Lokasi pengawasan meliputi Sauh Kecil, tempat pembangunan PLTU, dan Sauh Besar, tempat pembangunan kawasan industri.
Petugas menemui pengelola kawasan, manajemen Sauh Power Plant, dan kontraktor utama PT Helios Power Technology. Kegiatan meliputi permintaan serta pengecekan data paspor dan izin tinggal, pemantauan aktivitas di lokasi pekerjaan, serta wawancara mengenai kegiatan orang asing. Hasilnya, tidak ditemukan pelanggaran keimigrasian.
Menanggapi pertanyaan soal indikasi pelanggaran, Imigrasi menegaskan dugaan pelanggaran perlu ditelaah berdasarkan orang, kegiatan, lokasi, dan waktu kejadian yang dapat diperiksa. Status overstay harus ditentukan dengan mencocokkan tanggal berakhir izin tinggal dengan perpanjangan atau perubahan status yang sah serta keberadaan orang tersebut di Indonesia.
“Pada saat ini belum ditemukan informasi mengenai dugaan overstay berkaitan dengan TKA yang bekerja pada Proyek Strategis Nasional Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Tanjung Sauh,” tulis Imigrasi.
Jika terdapat dugaan pelanggaran, Imigrasi menyatakan akan mencocokkan data orang asing dan penjaminnya dengan sistem keimigrasian, meminta keterangan serta dokumen pendukung dari perusahaan terkait, dan melakukan pemeriksaan lapangan lanjutan sesuai kebutuhan. Kesesuaian jabatan dan dokumen penggunaan TKA akan dikoordinasikan dengan instansi ketenagakerjaan, termasuk melalui Tim Pengawasan Orang Asing (Timpora).
Apabila hasil pemeriksaan membuktikan pelanggaran, tindakan akan ditentukan menurut fakta, unsur pelanggaran, dan ketentuan yang berlaku. Penanganan dapat berupa Tindakan Administratif Keimigrasian, termasuk pembatalan izin tinggal atau deportasi sesuai dasar hukumnya, maupun penyidikan oleh PPNS Keimigrasian apabila terdapat dugaan tindak pidana yang memenuhi unsur.
“Penentuan tindakan dilakukan melalui proses pemeriksaan, bukan berdasarkan dugaan pemberitaan semata,” tegas Imigrasi.
Imigrasi juga menegaskan BP3MI memiliki ruang lingkup tugas dalam penempatan dan pelindungan Pekerja Migran Indonesia (PMI), sehingga koordinasi dilakukan apabila terdapat aspek yang berkaitan dengan kewenangan tersebut. Untuk pemeriksaan persyaratan penggunaan TKA di Indonesia, koordinasi utamanya dilakukan dengan Disnaker.
Klarifikasi ini menjawab tujuh pertanyaan redaksi dalam Surat Nomor 153/SN-BTM/XI/2026, mulai dari jumlah TKA, keabsahan dokumen, jalur masuk, pengawasan lapangan, indikasi pelanggaran, tindakan hukum, hingga mekanisme keterangan resmi. Meski begitu, sejumlah hal masih memerlukan penelusuran lebih lanjut, terutama pencocokan data 360 TKA yang diberitakan dengan 145 WNA hasil pengawasan, verifikasi jalur kedatangan, serta pemeriksaan aspek ketenagakerjaan oleh Disnaker Batam.
Redaksi tetap menjunjung asas cover both sides dan membuka ruang bagi Imigrasi Batam, Disnaker Batam, manajemen PT BSP, PT Helios Power Technology, serta instansi terkait untuk memberikan keterangan resmi lebih lengkap. Publik berhak mendapatkan kepastian atas status keimigrasian dan ketenagakerjaan di proyek strategis nasional tersebut, tanpa mengabaikan asas praduga tak bersalah.
Editor red/don












