Bengkulu, SentralNews.com – Melihat kondisi keuangan masyarakat Bengkulu yang terbilang masih rendah dengan angka Indeks Literasi, hal yang tidak berdampak pada akses dan pengelolaan keuangan masyarakat. Hal ini, masyarakat juga tidak memiliki perencanaan dan tujuan keuangan yang baik, masyarakat juga tidak tahu bagaimana penempatan instrumen investasi yang tepat serta akan rentan terjebak oleh praktik investasi bodong.
Dalam kesempatan ini, kami buka secara resmi sekaligus memberikan pengarahan pada Rapat Pleno Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) Provinsi Bengkulu Semester I Tahun 2021, yang dilaksanakan di Ruang rapat OJK Bengkulu, Selasa (27/4/2021).
Gubernur Bengkulu Rohidin Mersyah, menginstruksikan kepada TPAKD Provinsi Bengkulu bersama OPD teknis, pihak lembaga keuangan dan instansi terkait lainnya, untuk melaksanakan peningkatan literasi dan akses keuangan masyarakat.
Gubernur Rohidin melanjutkan, akan meningkatkan peningkatan literasi keuangan masyarakat, dalam titik ini upaya menangguhkan akses lembaga keuangan antara masyarakat desa dan kota, termasuk akses dan aspek kontrol terhadap industri jasa keuangan antara laki-laki dan perempuan serta negara yang terjadi antara generasi tua dengan generasi milenial harus menjadi perhatian TPAKD Provinsi Bengkulu dan pihak yang terkait.
“Jadi simpul-simpul seperti ini, disamping akan meningkatkan indeks literasi keuangan, akses keuangan akan semakin besar, juga akan berujung pada tertib administrasi pemerintah, sehingga juga bermuara pada akuntabilitas dan tercapainya good governance,” jelas Gubernur Rohidin.
Selanjutnya, untuk 3 program unggulan TPAKD Provinsi Bengkulu harus betul-betul diaplikasikan ke tengah masyarakat dengan menunjuk langsung eksekutornya. Selain itu, terlaksana dengan baik akses keuangan bagi perangkat desa atau dengan pembukaan rekening bank melalui Dinas PMD Provinsi Bengkulu. Di sisi lain, kata Gubernur Bengkulu Rohidin, melaksanakan optimalisasi 1 pelajar / mahasiswa 1 rekening yang menerima Kartu Indonesia Pintar (KIP) dan program bidik misi.
“Tentu target kita bisa dieksekusi di lapangan sehingga masyarakat betul-betul bisa menggunakan akses jasa keuangan ini secara benar dan meninjau angka literasi kita. Termasuk dengan rekening pelajar yang bisa dikenalkan mulai dari tingkat PAUD, terutama sektor jasa keuangan dan asuransi sampai ke perguruan tinggi , “imbuhnya.
Gubernur juga akan 3 program TPAKD Provinsi Bengkulu 2021, yaitu percepatan akses pengurus masjid memiliki rekening di bank sehingga pembayaran kehormatan imam, bilal dan khatib bisa terkoneksi dan terintegrasi secara baik. Selanjutnya percepatan asuransi tani nelayan dan ternak serta percepatan perluasan akses keuangan lainnya, sehingga akses keuangan meningkat lebih dari 75 persen dan masyarakat terbebas dari praktek rentenir.
“Maksud saya bagaimana cara pengguna jasa keuangan ini, juga hak-haknya harus dilindungi. Dan kita perlu sosialisasi bersama sehingga masyarakat betul-betul aman menggunakan jasa keuangan leasing ini,” pungkasnya.
Hal ini juga dinyatakan oleh Kepala OJK Provinsi Bengkulu, Toto Adji Siswantoro terkait dengan data OJK Bengkulu yang menyebutkan Indeks Literasi Keuangan (ILK) Provinsi Bengkulu berada pada angka 34,12 persen, sementara ILK secara nasional pada angka 38,04 persen. Adapun untuk Indeks Inklusi Keuangan (IIK) Provinsi Bengkulu pada angka 85,56 persen dan ini berada pada IIK Nasional yaitu pada angka 76,10 persen.
“Kami dari OJK Bengkulu siap melaksanakan pelaksanaan 3 program TPAKD Provinsi Bengkulu. Jadi sampai dengan akhir 2021 ini semoga meningkat dari sisi literasi maupun inklusinya,” tutup Toto Adji Siswantoro. (Adv/Ta)
