Kota Bengkulu, Sentralnews.com- Rencana penerapan new normal Pemerintah Kota (Pemkot) Bengkulu mendapat masukan dari berbagai pihak. Masukan tersebut datang dari Perhimpunan Mahasiswa Katolik Republik Indonesia (PMKRI) Bengkulu dan Ikatan Mahasiswa Papua (IMAPA) Bengkulu yang menyampaikan apresiasi saat audiensi dengan Walikota Bengkulu Helmi Hasan terkait penerapan new normal di Kota Bengkulu. Audiensi berlangsung di Balai Kota Bengkulu, Kamis (4/6/2020).
“Sebagai mitra kritis dari pemerintah, PMKRI terus mengamati kebijakan yang dimeluarkan pemerintah salah satunya penerapan new normal dengan menjalani kehidupan baru dari berbagai sektor salah satunya aktivitas kegiatan pasar maupun pusat perbelanjaan,” ujar Surya Sinabutar selaku ketua PMKRI cabang Bengkulu.
Ia meminta pemkot Bengkulu melakukan pengawasan aktivitas di pasar maupun pusat perbelanjaan.
“Kita minta nantinya penerapan new normal ini, aktivitas di pasar dan pusat perbelanjaan selalu diawasi dengan mengimbau menggunakan masker, tetap jaga jarak, serta selalu mencuci tangan sebelum dan sesudah aktivitas. Semua ini agar kondisi masyarakat di pasar atau pusat perbelanjaan dalam kondisi steril dari berbagai virus,” tambahnya.
Selain itu, pihaknya juga mendukumg kebijakan – kebijakan lain pemerintah kota Bengkulu berjalan lancar.
Sementara itu, Walikota Bengkulu Helmi Hasan menyambut baik mahasiswa PMKRI dan IMAPA cabang Bengkulu.
“Ya, saya sangat senang dengan mahasiswa yang aktif yang memberikan saran agar kebijakan pemerintah berjalan sesuai rencana,” ujar Helmi.
Helmi menambahkan bahwa pemerintah Kota Bengkulu telah mempersiakan jelang pelaksanaan new normal.
“Berbagai kebijakan telah kita lakukan dalam menyambut penerapan new normal ini, mulai surat edaran (SE) terkait kebijakan di pasar dan pusat perbelanjaan telah kita keluarkan dan diimbau semua pihak terkait mengikutinya. Sebelumnya kita telah melakukan pembatasan jarak antara lapak pedagang dan memberikan masker ke pedagang maupun pengunjung,” jelas Helmi.
Pada kesempatan itu juga, Helmi telah merencanakan dengan pihak Pemerintah Provinsi, Polri, TNI melakukan pengawasan di kawasan ramai.
“Untuk tanggal 7 nanti tidak ada lagi posko di perbatasan, nanti kita pindahkan di kawasan yang ramai seperti pasar dan pusat perbelanjaan guna melakukan pengawasan, razia masker dan lainnya,” tutup Helmi.
