Bengkulu, sentralnews.com – Puluhan warga Bengkulu Tengah yang lahannya terdampak pembangunan jalan tol Bengkulu-Lubuk Linggau mendatangi Kantor Bupati Bengkulu Tengah, Senin (20/1). Mereka menilai harga yang ditetapkan pemerintah tak manusiawi.
Seorang warga Desa Jum’at Kecamatan Talang Empat, Tahirman Mukti menyebutkan bahwa pembangunan tol adalah Proyek Strategi Nasional (PSN) sehingga seharusnya seluruh proses pembangunan dan pelepasan lahan harus berdasarkan dengan standar Nasional pula.
“Kami hanya minta kejelasan terkait biaya ganti rugi dan tanam tumbuh yang menurut kami sangat tidak manusiawi. Kami belum tahu angka pastinya tapi baru isu, tapi isu ini telah mendekati kebenaran 85 persen,” kata Tahirman.
Berdasarkan penuturan Tahirman, harga ganti rugi lahan pembangunan tol di Bengkulu Tengah berkisar diangka Rp 22 ribu per meter hingga paling tinggi Rp 85 ribu per meter. Harga ini terlalu rendah bila dibandingkan dengan harga ganti rugi di Provinsi Lampung yang mencapai Rp 140 ribu untuk lahan tanam dan Rp 200 ribu hingga Rp 300 ribu per meter untuk lahan pemukiman dan belum termasuk harga ganti rugi bangunan.
Harga yang terlalu rendah, membuat masyarakat enggan menyerahkan lahannya. Pasalnya mereka menilai proyek besar yang membanggakan Provinsi Bengkuly tersebut malah memiskinkan rakyat yang terdampak pembangunan tol.
Lebih jauh, warga terdampak pembangunan jalan tol berharap agar pemerintah dapat mengkaji ulang harga ganti rugi. Sebagai informasi, kedatangan warga ke Kantor Bupati malah tak membuahkan hasil lantaran Bupati dan Wakil Bupati Bengkulu Tengah sedang tidak berada di kantor. Namun, rencananya mereka akan melakukan hearing bersama DPRD Kabupaten Bengkulu Tengah.
Adapun warga yang datang yakni warga Desa Padang Ulak Tanjung, Desa Jum’at, Desa Lagan dan Desa Taba Lagan. (Lcy)
