Lebong, Sentralnews.com – Klaim capaian satu tahun pemerintahan Bupati dan Wakil Bupati Lebong, Azhari dan Bambang di Tahun 2025 mulai menuai sorotan dari masyarakat. Pasalnya, dalam billboard yang dipasang Pemerintah Kabupaten Lebong, sejumlah program ditampilkan sebagai keberhasilan selama tahun pertama kepemimpinan mereka.
Namun di antara daftar capaian tersebut, terdapat rencana pelaksanaan pemilihan kepala desa (Pilkades) di 80 desa yang hingga kini bahkan belum memasuki tahapan pelaksanaan. Meski demikian, program tersebut sudah dimunculkan sebagai bagian dari capaian kerja pada tahun 2025.
Padahal, Pilkades tersebut baru direncanakan akan dilaksanakan pada semester pertama 2026.
Selain Pilkades, beberapa program lain juga ditampilkan dalam billboard sebagai keberhasilan tahun pertama pemerintahan Azhari–Bambang. Di antaranya program Lebong Terang melalui pemasangan lampu jalan, pembangunan jalan hotmix, serta pembayaran utang daerah tahun 2024 sebesar Rp24 miliar.
Pencantuman rencana Pilkades sebagai bagian dari capaian inilah yang kemudian memunculkan tanda tanya di tengah masyarakat.
“Ini aneh. Baru rencana, belum ada tahapan, tapi sudah disebut capaian. Kalau seperti ini, semua janji bisa saja diklaim sebagai keberhasilan,” ujar Rifa’i, warga Lebong yang mengaku telah hampir empat tahun mempersiapkan diri untuk mengikuti kontestasi Pilkades di desanya, Jumat (05/03/2026).
Menurutnya, pemerintah daerah memang memastikan Pilkades di 67 desa, ditambah 13 desa yang masa jabatannya berakhir tahun ini, akan digelar pada semester pertama 2026. Namun hingga memasuki Maret 2026, tahapan pelaksanaan Pilkades belum juga dimulai.
“Sekarang sudah bulan Maret, tapi tahapan belum berjalan. Sementara 13 kepala desa lainnya masa jabatannya baru berakhir sekitar Juli 2026. Artinya sulit jika ingin dilaksanakan bersamaan pada awal semester pertama,” katanya.
Ia juga mengingatkan bahwa isu Pilkades menjadi salah satu kritik yang kerap disampaikan Azhari saat masa kampanye. Saat itu, ia bersama pasangannya menjanjikan pelaksanaan Pilkades menjadi prioritas di awal masa kepemimpinan mereka.
“Ini sudah satu tahun berjalan, tapi masih berhamburan Pj Kades,” cetusnya.
Bagi sebagian masyarakat, persoalan ini bukan sekadar soal jadwal Pilkades. Yang dipersoalkan adalah ketika rencana yang belum berjalan sudah dimasukkan sebagai bagian dari daftar capaian pemerintahan.
Capaian yang dipasang besar di ruang publik, menurut mereka, seharusnya lahir dari program yang benar-benar telah terlaksana, bukan dari rencana yang masih berada di atas kertas.
“Kalau rencana saja sudah dihitung sebagai capaian, lalu apa yang benar-benar bisa disebut prestasi,” pungkasnya. (FR)
