Bengkulu, Sentralnews.com – Suasana reses masa sidang II Tahun 2026 yang digelar Anggota Komisi IV DPRD Provinsi Bengkulu, Hj. Sri Astuti, S.Pd., SD, di Kantor DPD PKS Kota Bengkulu, Jalan Panorama Raya, Kamis (16/7), berlangsung penuh antusias. Ratusan warga memadati lokasi untuk menyampaikan berbagai persoalan yang selama ini mereka hadapi, mulai dari infrastruktur jalan yang rusak hingga belum meratanya pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Reses yang menjadi wadah penyampaian aspirasi masyarakat itu diwarnai berbagai keluhan yang mencerminkan kebutuhan mendesak warga di sejumlah wilayah Kota Bengkulu. Salah satu yang paling menyita perhatian datang dari Mahidin, warga Teluk Sepang, Kecamatan Kampung Melayu.
Dengan nada penuh harap, Mahidin mengungkapkan kekecewaannya terhadap kondisi jalan di daerahnya yang hingga kini masih rusak parah dan belum mendapat penanganan yang memadai. Menurutnya, masyarakat Teluk Sepang seolah belum merasakan pemerataan pembangunan.
“Maaf saya sedikit agak keras menyampaikan, Bu. Delapan puluh satu tahun negara merdeka, kami belum merasakan kemerdekaan itu. Jalan kami rusak parah dan entah kapan akan dibangun,” ujarnya di hadapan Sri Astuti dan peserta reses.
Tak hanya persoalan infrastruktur, Mahidin juga menyoroti belum tersentuhnya Program Makan Bergizi Gratis di wilayahnya. Ia menyebut sedikitnya tiga sekolah di Teluk Sepang hingga kini belum pernah menerima manfaat program tersebut.
“Apalagi soal MBG, ada tiga sekolah di sana yang tidak pernah merasakan program MBG,” katanya.
Menanggapi berbagai keluhan itu, Sri Astuti menegaskan seluruh aspirasi masyarakat akan menjadi prioritas untuk diperjuangkan. Ia mengakui persoalan jalan di Teluk Sepang merupakan masalah lama yang sudah beberapa kali dibahas di DPRD Provinsi Bengkulu, bahkan telah dilakukan inspeksi mendadak ke lokasi.
Menurutnya, penyelesaian persoalan tersebut membutuhkan sinergi antara pemerintah daerah dan pihak perusahaan yang memiliki tanggung jawab terhadap kawasan tersebut, termasuk Pelindo.
“Persoalan jalan di wilayah ini sudah sejak lama dibahas DPRD, bahkan beberapa kali juga kami melakukan sidak. Namun di sini juga ada bagian dari tanggung jawab perusahaan, dalam hal ini Pelindo. Nanti segera akan kita koordinasikan juga dengan DPRD Kota Bengkulu, sehingga bisa dicarikan solusi bersama apabila pemerintah provinsi belum siap dari sisi anggaran,” jelas Sri Astuti.
Sementara itu, terkait belum meratanya pelaksanaan Program MBG, Sri Astuti berjanji akan segera berkoordinasi dengan instansi terkait agar seluruh sekolah yang memenuhi kriteria dapat memperoleh hak yang sama.
Reses berlangsung secara interaktif hingga selesai. Ratusan warga memanfaatkan kesempatan tersebut untuk menyampaikan berbagai usulan, kritik, dan harapan secara langsung kepada wakil rakyat. Sri Astuti menegaskan seluruh masukan yang diterima akan menjadi bahan perjuangan di DPRD Provinsi Bengkulu agar dapat diwujudkan melalui program pembangunan maupun kebijakan pemerintah yang berpihak pada kepentingan masyarakat.
“Reses bukan sekadar agenda rutin, tetapi menjadi jembatan antara masyarakat dan pemerintah. Apa yang menjadi kebutuhan warga akan kami perjuangkan agar mendapat solusi yang nyata,” tegasnya.Jika diinginkan, saya juga bisa mengubahnya menjadi gaya berita media online yang lebih tajam dengan lead yang lebih kuat dan bernuansa human interest.
