BATAMDAERAHNEWS

UPT Wasnaker Batam Diminta Jawab, yang Muncul Justru Alasan Cuti: Di Balik 30 RPTKA dan Produksi yang Berhenti di Batam

×

UPT Wasnaker Batam Diminta Jawab, yang Muncul Justru Alasan Cuti: Di Balik 30 RPTKA dan Produksi yang Berhenti di Batam

Share this article

BATAM, SENTRALNEWS.COM – Surat permohonan konfirmasi dan klarifikasi yang dikirim Redaksi Sentralnews.com kepada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kepulauan Riau c.q. UPT Pengawasan Ketenagakerjaan (Wasnaker) Batam terkait 32 tenaga kerja asing (TKA) asal China dan dugaan jabatan fiktif di PT Big Time Energy (dahulu PT Thornova Solar Indonesia) tidak memperoleh jawaban substantif hingga batas waktu yang diminta. Di sisi lain, Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Batam memberikan keterangan resmi yang justru membuka sejumlah persoalan baru: dari selisih jumlah TKA hingga fakta bahwa kegiatan produksi perusahaan sedang berhenti saat pengawasan dilakukan.

Surat bernomor 151/SN-BTM/XI/2026 tertanggal 7 November 2026 itu memuat sepuluh pertanyaan yang mencakup kewenangan pengawasan, verifikasi RPTKA dan jabatan TKA, dugaan jabatan fiktif, lowongan kerja chief dan koki China, tuntutan upah lembur eks karyawan Deliana Simorangkir, hingga koordinasi lintas lembaga. Hingga berita ini diturunkan, tidak ada jawaban tertulis maupun kesediaan klarifikasi resmi dari Disnaker Provinsi Kepri maupun UPT Wasnaker Batam.

Melalui surat balasan atas permohonan konfirmasi Redaksi Sentralnews.com Nomor 155/SN-BTM/XI/2026, Kantor Imigrasi Batam menyampaikan hasil pengawasan lapangan pada 3 November 2026. Perusahaan menyerahkan data 30 TKA berkewarganegaraan Tiongkok, seluruhnya menggunakan ITAS yang sesuai dengan kegiatannya. Dokumen pendukung memuat 30 pengesahan RPTKA perorangan, terdiri atas 27 dokumen Pengesahan RPTKA Pemegang Izin Tinggal dan 3 dokumen Pengesahan RPTKA Pekerjaan Lebih dari 6 Bulan.

Angka 30 itu berbeda dari 32 TKA yang selama ini beredar dalam pemberitaan dan yang disebut Disnaker Batam. Imigrasi menyatakan “selisih 2 orang belum dapat dijelaskan dan tidak serta-merta menunjukkan adanya pelanggaran,” namun menegaskan angka 32 perlu dicocokkan dengan daftar nama, tanggal pemutakhiran, dan status masing-masing TKA pada data Disnaker. “Penerimaan notifikasi khusus mengenai 32 TKA dari sistem TKA Online Disnaker Batam belum dapat kami konfirmasi berdasarkan catatan pengawasan tersebut,” demikian kutipan surat Imigrasi.

Yang juga mencuat dari keterangan Imigrasi adalah kondisi di lapangan saat pengawasan: hanya 3 TKA yang sedang beraktivitas, sementara 27 lainnya dilaporkan sedang kembali ke Tiongkok.

“Pada saat kunjungan, kegiatan produksi sedang berhenti,” tulis Imigrasi. Fakta ini bersinggungan langsung dengan isu yang beredar belakangan bahwa PT Big Time Energy diduga akan menutup operasinya.

Nomenklatur jabatan yang tercatat dalam 30 pengesahan RPTKA perorangan antara lain Mechanical Engineer, Production Engineer, Quality Control Advisor, Engineering Manager, Business Control Manager, Factory Manager, Research and Development Advisor, System Engineer, Purchasing Manager, Production Manager, dan Maintenance Assistant. Imigrasi mencatat bahwa penyebutan control officer dalam pemberitaan perlu dicocokkan dengan jabatan resmi pada dokumen masing-masing, dan menegaskan penilaian atas uraian tugas serta kompetensi jabatan “perlu dikoordinasikan dengan instansi ketenagakerjaan.”

Imigrasi menyimpulkan tidak menemukan indikasi pelanggaran keimigrasian pada pengawasan 3 November 2026. Namun, lembaga itu secara tegas membatasi kesimpulannya: “Pemenuhan seluruh norma penggunaan TKA, termasuk kompetensi, kesesuaian jabatan, dan kewajiban pemberi kerja, tetap perlu dinilai oleh instansi ketenagakerjaan sesuai kewenangannya.” Imigrasi juga menekankan bahwa hasil pengawasannya “tidak dapat digunakan untuk menyimpulkan kepatuhan atas seluruh aspek ketenagakerjaan tanpa pemeriksaan yang relevan.”

Pembagian kewenangan ditegaskan kembali: Imigrasi memeriksa dokumen perjalanan, izin tinggal, keberadaan, dan kegiatan orang asing; sementara pengawas ketenagakerjaan mengawasi norma penggunaan TKA. Disnaker Batam disebut sebagai mitra dalam pencocokan data dan pembinaan. Imigrasi merekomendasikan tindak lanjut berupa pencocokan data nominatif 32 TKA dengan 30 TKA hasil pengawasan, pemeriksaan dokumen RPTKA dan jabatan, serta koordinasi bersama—antara lain melalui Tim Pengawasan Orang Asing (Timpora)—apabila terdapat perbedaan atau indikasi pelanggaran.

Disnaker dan Wasnaker: “Belum Ada Informasi,” “Cuti di Luar Kota”

Sementara Imigrasi telah memberikan keterangan tertulis, instansi ketenagakerjaan yang justru menjadi pemegang kewenangan utama pengawasan norma TKA belum memberikan jawaban substantif.

Kepala Dinas Tenaga Kerja Kota Batam, Yudi, saat dikonfirmasi pada Jumat, 20 November 2026, terkait isu PT Big Time Energy akan tutup, menjawab singkat: “Belum dapat informasi, coba pengawasan provinsi.” jawabnya.

Adapun Kepala UPT Wasnaker Batam, Susi, tidak merespons konfirmasi pada Senin, 16 November 2026.

Ketika media kembali menghubunginya pada Jumat, 20 November 2026 untuk menanyakan isu penutupan perusahaan, ia menjawab melalui pesan: “Maaf pak saya lagi diluar kota cuti, nanti saya tanyakan ke pengawasan.” Jawaban serupa pernah muncul pada Oktober 2026, ketika Susi berulang kali menghindari pertanyaan media dengan alasan berada di luar daerah dan mengarahkan ke pihak lain.

Surat konfirmasi Redaksi menyoroti dugaan bahwa sebagian jabatan TKA hanya formalitas di sistem. Disnaker Batam sebelumnya menyatakan 32 TKA terdaftar di sistem TKA Online, dengan 5 menduduki posisi manajer dan sisanya engineering, mechanical, control manager, dan control officer. Namun, Disnaker Batam juga mengakui bahwa pihaknya hanya berwenang secara administratif; kesesuaian jabatan aktual di lapangan menjadi ranah Wasnaker.

Pertanyaan mengenai lowongan kerja chief dan koki masakan China yang beredar di tengah keberadaan puluhan TKA juga belum memperoleh penjelasan dari Disnaker maupun Wasnaker. Begitu pula dengan tuntutan upah lembur Deliana Simorangkir, yang bekerja dari pukul 06.00 hingga 18.00 WIB, termasuk hari Minggu dan hari libur, dengan upah Rp8 juta per bulan. Kuasa hukum Deliana menyoroti dugaan kejanggalan dalam proses mediasi di Disnaker Kepri. Manajemen PT Big Time Energy melalui Devi sempat menyatakan permasalahan tersebut “sedang dalam proses pemeriksaan oleh pihak Wasnaker” dan berjanji kooperatif, tetapi perkembangan pemeriksaan itu tidak pernah diumumkan secara terbuka.

Gambaran Perusahaan: Dari Thornova ke Big Time Energy

PT Big Time Energy sebelumnya bernama PT Thornova Solar Indonesia. Perubahan nama terjadi pada Maret 2026, sementara pekerjaan, tempat kerja, dan manajemen disebut tetap berlanjut. Perusahaan bergerak di sektor energi terbarukan, dengan fokus pada panel surya. Dokumen kepabeanan menunjukkan 364 bill of lading antara 18 Mei dan 30 September 2026, mengindikasikan aktivitas impor yang cukup intens hingga menjelang akhir tahun. Namun, keterangan Imigrasi bahwa produksi berhenti pada 3 November 2026 menimbulkan pertanyaan tentang kesinambungan operasi perusahaan—pertanyaan yang belum terjawab karena tidak ada konfirmasi dari manajemen maupun instansi ketenagakerjaan.

Kasus ini memperlihatkan pola yang berulang: ketika publik dan media mempertanyakan kepatuhan penggunaan TKA dan norma ketenagakerjaan, jawaban yang muncul justru saling lempar kewenangan. Disnaker Batam merujuk ke Wasnaker provinsi. Wasnaker Batam beralasan cuti dan mengarahkan ke “pengawasan.” Imigrasi telah memeriksa aspek yang menjadi kewenangannya dan menyimpulkan tidak ada pelanggaran keimigrasian, tetapi secara eksplisit menyatakan tidak berwenang menilai kepatuhan ketenagakerjaan.

Yang tersisa adalah sejumlah pertanyaan yang belum terjawab: mengapa jumlah TKA berbeda antara 32 dan 30; apakah 30 RPTKA perorangan benar-benar mencerminkan kebutuhan riil perusahaan; mengapa lowongan kerja untuk posisi yang diduga sudah diisi TKA tetap beredar? bagaimana status tuntutan upah lembur Deliana ? dan apakah benar perusahaan akan menutup operasi?.

Hingga berita ini diturunkan, PT Big Time Energy belum memberikan keterangan resmi. Redaksi Sentralnews.com masih membuka ruang bagi Disnaker Provinsi Kepri, UPT Wasnaker Batam, dan manajemen PT Big Time Energy untuk memberikan klarifikasi.

Editor red/don