1.d.4

 Persentase satuan perumahan yang sudah dilengkapi PSU 100 100
       

Sumber :   Dinas Perumahan, Kawasan, Permukiman dan Pertanahan Prov. Bengkulu, 2024.

  1. Realisasi Belanja Urusan Perumahan Rakyat

Realisasi belanja Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan ruang di Provinsi Bengkulu Tahun 2023 berkaitan dengan pelayanan dasar dimaksud belum dilaksanakan di Provinsi Bengkulu, maka pelayanan tersebut tidak ada realisasi.

  1. Permasalahan yang dihadapi

Beberapa permasalahan yang dihadapi untuk urusan Perumahan Rakyat di Provinsi Bengkulu Tahun 2023 adalah sebagai berikut :

No Indikator SPM Permasalahan Solusi
1. Jumlah Warga Negara korban bencana yang memperolah rumah layak huni Belum dimasukan ke dalam rencana penganggaran APBD dan APBN Dimasukan ke dalam rencana penganggaran APBD dan APBN

 
2. Jumlah Warga Negara yang terkena relokasi akibat program Pemerintah Daerah provinsi yang memperoleh fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni                                    layanan pengolahan air limbah domestik regional lintaskabupaten/kota Belum dimasukan ke dalam rencana penganggaran APBD dan APBN

 

 

 

 Dimasukan ke dalam rencana penganggaran APBD dan APBN

 

 

 

Sumber :        Dinas Perumahan, Kawasan, Permukiman dan Pertanahan Prov. Bengkulu, 2024.

  1. Urusan Ketentraman Umum dan Perlindungan Masyarakat
  1. Capaian Kinerja Outcame

Capaian kinerja urusan Ketentraman Umum dan Perlindungan Masyarakat yang diperoleh oleh Provinsi Bengkulu pada tahun 2023 berdasarkan Indikator Kinerja Kunci yang digunakan adalah sebagai berikut :

No Indikator Kinerja Kunci Capaian Kinerja Tahun N-1 Capaian kinerja Tahun N
1.e.1 Persentase gangguan Trantibum yang dapat diselesaikan 100 100
1.e.2 Persentase Perda dan Perkada  yang ditegakkan 100 100
1.e.3 Persentase penyelesaian dokumen kebencanaan sampai dengan dinyatakan sah/legal 100 100
1.e.4 Persentase penanganan pra bencana 100 100
1.e.5 Persentase penanganan tanggap darurat bencana 100 100

Sumber :Satpol PP Provinsi Bengkulu, 2024.

  1. Realisasi Belanja Urusan Ketentraman Umum dan Perlindungan Masyarakat

Realisasi belanja Urusan Ketentraman Umum dan Perlindungan Masyarakat di Provinsi Bengkulu Tahun 2023 sebesar Rp. 667.330.000 dengan program/kegiatan unggulan sebagai berikut :

No Kegiatan Program
1. KetahananKebencanaan Infrastruktur Program Penanggulangan Bencana
2. Penanggu-langanBencana Program Penanggulangan Bencana
3. Penguatan Keamanan Dalam Negeri Program peningkatan ketentraman dan ketertiban umum
4. Penguatan Keamanan dan Ketertiban Masyaakat Program peningkatan ketentraman dan ketertiban umum

Sumber :Satpol PP Provinsi Bengkulu, 2024.

  1. Permasalahan yang dihadapi

Beberapa permasalahan yang dihadapi untuk urusan Ketentraman Umum dan Perlindungan Masyarakat di Provinsi Bengkulu Tahun 2023 adalah sebagai berikut :

No Indikator SPM Permasalahan Solusi
1. Jumlah warga negarayang memperoleh layanan akibat dari penegakan hukum Perda dan Perkada di provinsi
  1. Kurangnya sarana dan prasarana yang mendukung kegiatan patroli Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Bengkulu.
  2. Kurangnya tenaga SDM yang profesional  untuk mendukung kegiatan di lapangan berdasarkan pada bidangnya masing-masing.
  1. Mengajukan alokasi anggaran berkaitan sarana prasarana yang belum tersedia denganberkoordinasi dan berkonsultasi pada pihak Pemerintah Daerah  maupun pemerintah pusat melalui bantuankeuangan.
  2. Merencanakan bimtek dan diklat untuk mendukung tenaga professional di Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Bengkulu

Sumber : Satpol PP Provinsi Bengkulu, 2024.

  1. Urusan Sosial
  1. Capaian Kinerja Outcame

Capaian kinerja urusan Sosial yang diperoleh oleh Provinsi Bengkulu pada tahun 2023 berdasarkan Indikator Kinerja Kunci yang digunakan adalah sebagai berikut :

No Indikator Kinerja Kunci Capaian Kinerja Tahun N-1 Capaian kinerja Tahun N
1.f.1 Persentase penyandang disabilitas terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di dalam panti 100 100
1.f.2 Persentase Anak Terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di dalam panti 100 100
1.f.3 Persentase lanjut usia terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di dalam panti 100 100
1.f.4 Persentase Gelandangan dan Pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di dalam panti 100 100
1.f.5 Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana provinsi 100 100

Sumber : Dinas Sosial Provinsi Bengkulu, 2024.

  1. Realisasi Belanja Urusan Sosial

Realisasi belanja Urusan Sosial di Provinsi Bengkulu Tahun 2023 sebesar Rp. 22.012.103.700 dengan program/kegiatan unggulan sebagai berikut :

No Kegiatan Program
1. Pendampingandan Layanan Terpadu Program Pemberdayaan Sosial
2.   Program Perlindungan dan Jaminan Sosial
3. Sistem JaminanSosial Nasional Program Perlindungan dan Jaminan Sosial
4. Bantuan Sosialdan Subsidi Tepat Sasaran Program Perlindungan dan Jaminan Sosial
5. PerlindunganSosial Adaptif Program Penanganan Bencana
6. Kesejahteraan Sosial Program Rehabilitasi Sosial
7. AkselerasiPenguatan Ekonomi Keluarga Program Perlindungan dan Jaminan Sosial

Sumber : Dinas Sosial Provinsi Bengkulu, 2024.

  1. Permasalahan yang dihadapi

Beberapa permasalahan yang dihadapi untuk urusan Sosial di Provinsi Bengkulu Tahun 2023 adalah sebagai berikut :

No IndikatorSPM Permasalahan Solusi
1 Persentase (%) Penyandang Disabilitas Terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di dalam panti.
  • Pemerintah Provinsi Bengkulu belum memiliki panti  sosial bagi disabilitas didalam panti, yang selama ini mengaju pada lembaga/panti milik masyarakat wewenang provinsi
  • Dukungan Pemerintah Daerah dalam pengangganggaran bagi penyandang disabilitas tidak maksimal
  • Pembentukan panti sosial bagi penyandang disabilitas

 

 

 

 

 

 

 

 

  • TAPD memaksimalkan anggaran pada OPD Dinas Sosial untuk penerapan SPM
2 Persentase (%) Anak Terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di dalam panti.
  • Dukungan anggaran pada OPD dalam pemenuhan kebutuhan dasar anak terlantar didalam panti yang sangat tidak maksimal

 

 

 

 

 

 

  • Sarana dan prasarana yang kurang memadai
  • Telah mengajukan penambahan anggaran pada Dinas Sosial provinsi Bengkulu terutama dalam pelaksanaan SPM dalam pemenuhan kebutuhan dasar penyediaan permakanan didalam panti

 

  • Telah mengusulkan penambahan anggaran untuk penyediaan asrama yang layak bagi kelayan  panti

 
3 Persentase (%) Lanjut Usia Terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya
  • Dukungan anggaran pada OPD dalam pemenuhan kebutuhan dasar bagi lanjut usia terlantar didalam panti yang sangat tidak maksimal

 

 

 

 

 

 

  • Sarana dan prasarana yang kurang memadai sehingga UPTD tidak dapat menambah calon kelayan panti

 
  • Telah mengajukan penambahan anggaran pada Dinas Sosial provinsi Bengkulu terutama dalam pelaksanaan SPM dalam pemenuhan kebutuhan dasar penyediaan permakanan didalam panti

 

  • Telah mengusulkan penambahan anggaran untuk penyediaan asrama yang layak bagi kelayan  panti
4 Persentase (%) Gelandangan dan Pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di dalam panti.
  • Pemerintah Provinsi Bengkulu belum memiliki panti  sosial bagi gelandangan dan pengemis didalam panti, yang selama ini mengaju pada rumah singgah kab/kota

 

  • Kurangnya dukungan Kab/kota dalam penanganan gelandangan dan pengemis

 
  • Pembentukan panti sosial bagi gelandangan dan pengemis

 

 

 

 

 

 

 

 

  • Telah melakukan koordinasi dan monitoring dengan Dinas Sosial kab/Kota
5 Persentase (%) Korban Bencana Alam dan Sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggaP darurat bencana provinsi
  • Dukungan anggaran yang tidak maksimal dalam pemenuhan kebutuhan dasar bagi korban bancana alam dan social
  • Telah melakukan koordinasi dangan pihak terkait dalam memaksimalkan anggaran pada OPD dalam penannganan bencana

Sumber : Dinas Sosial Provinsi Bengkulu, 2024.

  1. HASIL EPPD DAN OPINI ATAS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH TAHUN SEBELUMNYA

        1. Hasil EPPD Tahun Sebelumnya           

            Berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 100.2.1.3-1109 Tahun 2023 Provinsi Bengkulu berhasil mendapatkan hasil EPPD dengan skor kinerja 3,17 dan status kinerja sedang untuk LPPD Tahun 2021. Namun Hasil Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EPPD) tahun 2022akan disampaikan secara nasional kepada Pemerintah Daerah bersamaan dengan Hari Otonomi Daerah XXVIII Tahun 2024.

        1. Opini Atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun Sebelumnya

            Berdasarkan Laporan Nomor25.A/LHP/XVIII.BKL/06/2023Provinsi Bengkulu berhasil mendapatkan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) Atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi Bengkulu Tahun 2022, yang berartiOpini atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi Bengkulu selama 10(sepuluh) tahun terakhir mendapatkan 8 (delapan) opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dan 2 (dua) opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP).

  1. RINGKASAN REALISASI PENERIMAAN DAN PENGELUARAN ANGGARAN DAERAH

Berdasarkan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi Bengkulu Unaudited Tahun 2023 Realisasi Pendapatan Provinsi Bengkulu Tahun 2023 mencapai sebesar Rp. 2.991.013.990.544,34 dan Realisasi Belanja Daerah Provinsi Bengkulu Tahun 2023 mencapai Rp. 3.123.405.502.553,81 Secara rinci, rincian realisasi anggaran pendapatan dan belanja Pemerintah Daerah Provinsi Bengkulu Tahun 2023 berdasarkan jenis pendapatan dan jenis belanja dapat dilihat dalam tabel berikut :

Kode Rekening Jenis Pendapatan Target (Rp) Realisasi (Rp) Realisasi (%)
4 PENDAPATAN DAERAH 2,987,500,025,111.00 2,991,013,990,544.34 100.1
4.1 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1,036,349,390,111.00 1,033,849,518,692.34 99.7
4.1.01 Pajak Daerah 857,961,129,280.00 828,346,658,351.00 96.5
4.1.02 Retribusi Daerah 4,971,646,540.00 5,123,637,682.00 103.1
4.1.03 Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan 15,940,190,100.00 15,681,762,799.16 98.4
4.1.04 Lain-lain PAD yang Sah 157,476,424,191.00 184,697,459,860.18 117.3
4.2 PENDAPATAN TRANSFER 1,950,034,635,000.00 1,955,995,641,852.00 100.3
4.2.01 Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat 1,950,034,635,000.00 1,955,995,641,852.00 100.3
4.2.01.01 Dana Perimbangan 1,950,034,635,000.00 1,955,995,641,852.00 100.3
4.2.01.02 Dana Insentif Daerah (DID) 0 0 0
4.3 LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH 1,116,000,000.00 1,168,830,000.00 104.7
4.3.01 Pendapatan Hibah 1,116,000,000.00 1,168,830,000.00 104.7

Sumber : LKPD Provinsi Bengkulu TA 2023.

Kode Rekening Jenis Belanja Target (Rp) Realisasi (Rp) Realisasi (%)
5 BELANJA DAERAH 3,188,848,472,601.00 3,123,405,502,553.81 97.9
5.1 BELANJA OPERASI 2,166,345,094,913.00 2,124,101,056,390.56 98.0
5.1.01 Belanja Pegawai 1,171,777,802,471.00 1,156,821,627,318.00 98.7
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 926,443,868,942.00 900,115,802,738.56 97.1
5.1.05 Belanja Hibah 65,880,923,500.00 64,938,846,334.00 98.6
5.1.06 Belanja Bantuan Sosial 2,242,500,000.00 2,224,780,000.00 99.2
5.2 BELANJA MODAL 608,066,219,475.00 586,899,835,514.25 96.5
5.2.01 Belanja Modal Tanah 0 0 0
5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 219,750,063,895.00 208,131,093,869.30 94.7
5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 157,077,858,112.00 149,474,189,332.42 95.1
5.2.04 Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi 207,665,969,036.00 206,289,760,149.53 99.3
5.2.05 Belanja Modal Aset Tetap Lainnya 23,572,328,432.00 23,004,792,163.00 97.6
5.3 BELANJA TIDAK TERDUGA 900,349,394.00 26,609,031.00 2.9
5.3.01 Belanja Tidak Terduga 900,349,394.00 26,609,031.00 2.9
5.4 BELANJA TRANSFER 413,536,808,819.00 412,378,001,618.00 99.7
5.4.01 Belanja Bagi Hasil 413,536,808,819.00 412,378,001,618.00 99.7
5.4.02 Belanja Bantuan Keuangan 0 0 0

Sumber : LKPD Provinsi Bengkulu TA 2023.

  1. INOVASI DAERAH

Berdasarkan Database Inovasi Daerah Tahun 2023 Provinsi Bengkulu memiliki inovasi daerah sebagai berikut :

No Pelaksana Inovasi Daerah Inovasi Daerah Keterangan
1 Bappeda SIPPBANG (Sistem Perencanaan Partisipatif Pembangunan)
  1. Mewujudkan Pemerintahan yang Aspiratif
  2. Terbangunya Atmosfir Pemerintahan yang Pro Rakyat
  3. Mendukung Transparansi Pemerintahan (SPBE)

 

  1. Meningkatnya peranserta Stakeholder dan masyarakat dalam pencapaian visi misi Kepala Daerah
2 Bappeda KETUPEK (KrEativitas Tobo kito melalUi Produk dan TEKnologi) Kegiatan KETUPEK ini dimaksudkan untuk memotivasi, merangsang, menciptakan menumbuhkembangkan dan menciptakan iklim inovatif di seluruh lapisan masyarakat Provinsi Bengkulu, dalam upaya mewujudkan Bengkulu Inovatif
3 Dinas Perpus Cafe Literasi
  1. Perpustakaan Provinsi semakin ramai dikunjungi oleh masyarakat
  2. Perpustakaan Provinsi menjadi pusat rujukan nformasidan tempat belajar sepanjang hayat
  3. Perpustakaan Provinsi menjadi pusat berkegiatannya kelompok masyarakat untuk mengembangkan ide gagasanya serta keterampilan-keterampilan lainnya yang bermanfaat bagi orang lain
4 Dinas Perpus LEPE SELERO (Layanan Peminjaman Arsip Secara Online)
  1. Memberikan kemudahan bagi setiap pengguna Arsip dalam mendapatkan informasi kearsipan secara efisien, dan efektif.
  2. Melalui Inovasi ini diharapkan masyarakat dapat meningkatkan pengetahuan dan wawasan tentang kearsipan
5 Dinas Perpus KOBAS (Kongkow Baca Santai)
  1. Melalui layanan Kongkow Baca Santai (Kobas) dengan sarana mobil layanan Perpustakaan Keliling masyarakatdapat secara langsung memulih koleksi sesuai informasiyang dibutuhkan.
  2. Layanan Kongkow Baca Santai (Kobas) dapat sebagai solusi masyarakat pemustaka akan pemenuhan kebutuhan informasi secara cepat dan tepat.
  3. Melalui layanan Kongkow Baca Santai (Kobas) diharapkan masyarakat pemustaka dapat meningkatkan budaya membaca dan kegemaran membaca juga mengembangkan cinta buku pada msyarakat luas.
  4. Masyarakat mengenal buku-buku dan bahan pustaka lainnya

 

  1. Masyarakat mengeanal jenis jasa layanan perpustakaan.
6 DP3APPKB CETING CATIN (Cegah Stunting Melalui Calon Pengantin)
  1. Pengisian waktu luang Remaja Produktif dengan melakukan kegiatan educasi kepada teman sebaya melalui penyebaran informasi seputar kesiapan mental dan pentingnya kesehatan Reproduksi dikalangan remaja.
  2. Penyebaran informasi Lebih tepat sasaran karena Partisipan dan Fasilitator sama-sama Remaja Dengan informasi yang benar, diharapkan remaja memiliki sikap dan tingkah laku yang bertanggung jawab mengenai proses reproduksi.
7 DP3APPKB SISTALAGENDA (Sistem Informasi Data Terpilah Gender dan Anak) Tersedianya layanan data dan informasi secara online terkait data gender dan anak untuk pengambil kebijakan.
8 Biro Bangda CAKEPDAH (Capaian Kinerja Pembangunan Daerah)
  1. Adanya website data capaian kinerja pembangunan Provinsi Bengkulu (CAKEPDAH) berupa aplikasi berbasis website sebagai sarana akses informasi online bagi Kepala Daerah, Perangkat Daerah dan publik, yang manfaatnya untuk penyebaran informasi Capaian Kinerja Pembangunan Provinsi Bengkulu Tahun 2016-2021.
  2. Masyarakat dapat mengakses data/bahan pada sektor-sektor yang mendukung target capaian kinerja pembangunan daerah Provinsi Bengkulu tahun 2016-2020 dan Tahun 2021-2026 yang tercantum dalam RPJMD Provinsi Bengkulu Tahun 2021-2026
9 Dinas Kesehatan SMART LEARNING COMPETENCE (SLC) RAFLESIA Terlaksananya pelatihan secara online dan blended learning serta terdistribusikan materi pelatihan dengan kolaborasi antara peserta latih dan fasilitator (widyaiswara) secara intensif
10 Dinas Perpus TANYO KEK KITO (Layanan Konsultasi Perpustakaan Berbasis Web)
  1. Mempermudah para pengguna untuk mencari Informasi dan bimbingan mengenai fasilitas dan koleksi yang dimiliki Perpustakaan Daerah provinsi Bengkulu
  2. Meringankan pekerjaan bagi para pengunanya dari berbagai kalangan profesi serta mampu membantu menyelesaikan pekerjaan mereka dengan cepat , dengan pengunaan aplikasi ini produktivitas kinerja penggunanya semakin meningkat.
  3. Efesiensi biaya dalam mendapatkan informasi menyeluruh mengenai berbagai program kegiatan dan agenda yang diadakan Perpustakaan Daerah provinsi Bengkulu.
  4. Untuk mendapatkan Informasi dan bimbingan mengenai fasilitas dan koleksi yang dimiliki Perpustakaan Daerah provinsi Bengkulu
  5. Masyarakat dapat menyampaikan kritik dan Saran perbaikan pelayanan pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan provinsi Bengkulu

 
11 BPKD PUSAKO (Pusat Informasi Pajak Kito) Peningkatan kualitas pelayanan publik pada sektor pajak dan adanya ruang keterbukaan informasi public tentang pajak daerah melalui Sistem Informasi Pajak Kito dapat meningkatkan kepercayaan publik, sehingga mendorong kesadaraan masyarakat untuk aktif membayar pajak.

 
12 Biro Hukum SATU JARIKU (Pusat Bantuan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum)

 

 Informasi produk hokum daerah dengan mudah, cepat, dan terpercaya
13 Biro Ekonomi OKE MENIR (Optimalisasi Akses Keuangan Daerah dalam Memfasilitasi Kredit Pembiayaan Melawan Rentenir)

 
  1. Meningkatnya Literasi dan Inklusi Keuangan bagi Masyarakat Desa Belitar Seberang Kabupaten Rejang Lebong
  2. Meningkatnya Literasi dan Inklusi Keuangan bagi para Enterpreneur–entrepreneur muda di Kota Bengkulu
14 BPKD SIPANGGAR BAJA (Sistem Perencanaan Anggaran Hibah berbasis kinerja) Pelaksanaan Hibah tertib sesuai dengan prosedur dan tahapan, karena dokumen administrasi harus diunggah dalam sistem dan mengikuti alur proses yang telah disusun dalam sistem.

 
15 DPMPTSP One-COP (One Company One Partnership) Manfaat dari pelaksanaan Inovasi “ONE COMPANY ONE PARTNERSHIP” adalah menjamin kepastian pelaksanaan Kemitraan Usaha Besar dengan Pelaku Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.

 
16 DPMPTSP PP Goes To Campus (Pelayanan Perizinan Goes To Campus) Program ini dapat memberikan keaktifan bagi para pemohon karena pemohon secara langsung bertanggungjawab atas apa yang mereka daftarkan pada aplikasi tersebut, dan pemohon mendapat kemudahan dalam proses pendaftaran karena pemohon tidak harus dating langsung sehingga dapat menghemat waktu dan biaya dibandingkan jika mereka harus datang hanya sekedar untuk mendaftarkan permohonannya.

 
17 Dinas Perpus LOKAK KITO (Layanan kOnsultasi keArsipan bergerAK Karya Inovasi Tobo kitO)
  1. Inovasi LOKAK KITO Memberikan kemudahan bagi setiap Pencipta Arsip dalam mendapatkan informasi kearsipan dalam berbagai bentuk layanan yang disesuaikan dengan kebutuhan pengguna layanan secara efisien, efektif, dan solutif.
  2. Melalui Inovasi LOKAK KITO dapat menarik minat Publik/masyarakat/Pengguna untuk menambah serta meningkatkan pengetahuan dan wawasan tentang kearsipan.

 
18 RSKJ Kelas Sahabat Anak
  1. Dengan pembekalan yang diselenggarakan, Orang tua akan mendapat manfaat yang besar karena mendapat pengetahuan, ketrampilan dan memiliki wawasan yang luas tentang penanganan ABK yang benar;

 

 

  1. Dengan pembekalan yang telah diberikan oleh orang tua ABK dirumah, maka Pelayanan Terapi dapat menjadi efektif dan efisien dan sangat membantu dalam  menunjang kemandirian ABK;
  2. Melalui media Parenting dapat digunakan untuk menyamakan pemahaman  antara orang tua  dan Terapis.
  3. Potensi yang dimiliki orang tua ABK akan berkembang melalui kelas yang di berikan sehingga dapat muncul Mentor teman sebaya.

 
19 RSMY NGOBRAS (Ngobrol Asyik Sehat)
  1. Masyarakat mendapatkan informasi kesehatan akurat dari tenaga professional kesehatan
  2. Masyarakat dapat memahami dan menerapkan perilaku hidup sehat sehari-hari

 
20 RSMY SIDOL (Sistim Informasi penDaftaran OnLine)
  1. Masyarakat mendapatkan informasi akses pelayanan kesehatan melalui pendaftaran online
  2. Masyarakat dapat memahami dan menerapkan pendaftaran online jika ingin berobat ke RSUD dr.M.Yunus

 
21 Dinas Perpus PAMER ARSIP (PAMERan Virtual ARSIP)
  1. Masyarakat mendapatkan layanan informasi kearsipan yang lebih baik
  2. Masyarakat dapat melihat arsip statis berupa dokumen, skrip, naskah, maupun fhoto atau gambar yang asli atau kopian
  3. Peningkatan nilai Pengawasan Arsip Nasional Republik Indonedia (ANRI)

 
22 RSKJ E-RESERVASI Pasien dapat dengan mudah melakukan pemesanan reservasi dengan cara yang lebih cepat dan mudah, sementara penyedia layanan dapat mengelola reservasi dengan lebih efisien. Selain itu, Penggunaan aplikasi ini juga diharapkan dapat meningkatkan kualitas pelayanan dan kepuasan Pasien.
23 Dikbud SILANDO (Sistem Layanan Dupak Online)
  1. Guru lebih mudah dan cepat dalam mengurus DUPAK
  2. Mengurangi penggunaan kertas sebagai perwujudan program ramah lingkungan.
  3. Meningkatnya kemampuan pengarsipan dan pengelolaan data dan dokumen PAK guru di lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Bengkulu.

 
24 Dikbud SIKEJAR (Sistem Informasi Kegiatan Belajar Mengajar)
  1. Mempermudah sistem pengontrolan manajemen sekolah
  2. Membiasakan peserta didik dengan budaya kerja industri baik soft skill maupun hard skill dan update teknologi

 
25 BPSDM SLiMS (Automasi Perpustakaan SLiMS /Senayan Library Management System)
    1. Memperlancar proses pengelolaan bahan pustaka
    2. Tebentuk database dan inventaris koleksi perpustakaan
    3. mempermudah akses informasi kepada stakeholder atau masyarakat
    4. Mempermudah dalam mengorganisasi dan mempublikasi produk pelatihan hasil pelatihan

 
26 RSMY LEHA (Layanan Emergency Hemodialisa)
  1. Masyarakat mendapatkan layanan yang cepat dan tepat
  2. Efesiensi waktu dan biaya yang dikeluarkan pasien
  3. Mengurangi jumlah hari rawat pasien.

 
27 Dinas Perpus HE DEVIS (Home Delivery Liberary Service)
  1. Dengan membaca Mengurangi Resiko Stres pada usia senja.
  2. Memperbaharui Informasi yang di peroleh bagi para lansia dengan buku bacaan yang beragam.
  3. Menjadikan lansia lebih kreatif

 
28 Disnakertrans SIPKA (Sistem Informasi Pasar Kerja) Data yang diperoleh dapat menentukan tingkat pengangguran yang ada di Provinsi Bengkulu

 

 

 

 
29 DKP NELAYAN DAPEK-DAPEK AJO Untuk mendukung usaha nelayan kecil dalam meningkatkan produktivitas hasil tangkapan dan pengenalan teknologi penangkapan ikan yang lebih modern dan efektif.

 
30 Dinas ESDM SiLALAP
  1. Meningkatkan kinerja akuntabilitas dan pelayanan public terkait data dan informasi daftar tariff pengelolaan peralatan laboratorium.
  2. Memudahkan dan mempercepat akses pelayanan data informasi pengelolaan peralatan laboratorium.
  3. Memudahkan pimpinan dalam rangka keperluan data jasa pengelolaan peralatan laboratorium yang update.
  4. Memudahkan system pelaporan data pengelolaan peralatan laboratorium.
  5. Menciptakan reformasi birokrasi dengan perubahan di area optimalisasi pelayanan public dan akuntabilitas bidang UPTD PPL.
  6. Memudahkan Pemerintah Daerah, OPD Provinsi dan Kabupaten serta stakeholder mendapatkan data dalam rangka pengambilan kebijakan dan pelaksanaan tugas fungsi.

 
31 Inspektorat SiPUPIL (Sistem Pelaporan Pungutan Liar)
  1. Kemudahan melaporkan praktik pungutan liar yang meresahkan masyarakat saat menerima pelayanan publik.
  2. Penanganan yang lebih mudah, cepat dan memungkinkan penanganan langsung di lapangan melalui operasi tangkap tangan (OTT).
  3. Kerahasian pelapor terjamin.
  4. Memudahkan upaya pencegahan dan penanganan praktik pungutan liar.

 

 

 

 
32 Dinas ESDM BAGAS (Bantuan Tabung gas ) Inovasi ini  sebagai bentuk usaha pemerintah provinsi Bengkulu dalam mensejahterakan masyarakat tidak mampu untuk mendapatkan bantuan tabung Gas LPG 3 Kg Gratis beserta isi sebanyak 1000 Tabung di Kabupaten/Kota SeProvinsi Bengkulu dengan Kelompok Sasarannya adalah Penerima Bantuan bagi masyarakat tidak mampu (miskin) di 10 Kabupaten/ Kota Se-Provinsi Bengkulu.

 
33 Disnakertrans APOLOKAK (Aplikasi Online Lowongan Kerjo Kito)
  1. Tersedianya informasi pasar kerja secara online
  2. Mempermudah adminitrasi pelamaran pekerjaan
  3. Diperoleh data penempatan tenaga kerja secara online

 
34 BPBD JITUPASNA (Pengkajian Kebutuhan Pasca Bencana) Dapat menunjang Pencapaian Sasaran Program dan Kegiatan Pemerintah Provinsi Bengkulu sesuai Kepentingan Daerah dalam mendukung terselenggaranya fungsi Pemerintahan, Pembangunan dan Kemasyarakatan.

 
35 DP3APPKB GELANG PETI (Gerakan Lanang Peduli Tino)
      1. Menurunkan tingkat kekerasan terhadap perempuan
      2. Menambah wawasan kepada masyarakat tentang KDRT
      3. Memberikan pengetahuan pada masyarakat khususnya kaum laki-laki akan pentingnya ketahanan keluarga
      4. Meningkatnya kesadaran kaum laki-laki untuk mencegah kekerasan terhadap perempuan
      5. Terciptanya Kasih dan Sayang dari kaum laki-laki terhadap perempuan
      6. Terbangun nya rumah tangga yang bahagia dan damai dengan generasi yang sehat jasmani dan rohani

 

 

 

 

 

 
36 Dishub SIGANTAS (Siap Siaga dan Tanggap Lalu Lintas)
  1. Kemudahan mobilitas masyarakat pengguna jalan
  2. Terpenuhinya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan Dinas PerhubunganProvinsi Bengkulu
  3. Terlaksananya fungsi pengawasan Dinas Perhubungan Provinsi Bengkulu
  4. Meningkatkan Ketertiban, Keamanan, Keselamatan, Kenyamanan Berlalu Lintas
  5. Memperpanjang umur jalan

 
37 Biro Organisasi AJAK-Bestie (Sistem Analisis jabatan, Analisis Beban Kerja, Standar Kompentensi dan Evaluasi jabatan Pemerintah Provinsi Bengkulu)
  1. Tersusun Analisis Jabatan, Analisis Beban Kerja yang memuat 16 butir informasi jabatan sebagai pedoman pelaksanaan Manajemen Aparatur Sipil Negara,
  2. Dokumen Standar Kompetensi Jabatan sebagai pedoman pelaksanaan Uji Kompetensi ASN dalam penempatan suatu jabatan yang Profesional, Akuntable dan smart ASN
  3. Dokumen Evaluasi Jabatan sebagai pelaksanaan penyusunan Kelas dan Nilai jabatan pedoman penentuan Tambahan Penghasilan bagi ASN di Lingkungan pemerintah Provinsi Bengkulu
  4. Pemanfaatan Analisis Jabatan, Analisis Beban Kerja, Standar Kompetensi Jabatan dan Evaluasi Jabatan dalam pelaksanaan Sistem Merit ASN di OPD Lingkup Pemerintah Provinsi Bengkulu
  5. Meningkatnya kualitas ASN ada di Lingkup Pemerintah Provinsi Bengkulu dalam pelaksanaan Tugas dan Fungsi masingmasing.
38 Biro Organisasi BUDE BAPER (Budaya Kerja Bangun Agen Perubahan)
  1. Terciptanya perubahan pola pikir dan budaya kerja aparatur negara menjadi budaya yang mengembangkan sikap dan perilaku kerja yang berorientasi pada hasil (outcome) yang diperoleh dari produktivitas kerja dan kinerja yang tinggi untuk kesejahteraan masyarakat;
  2. Tersusunnya Pedoman Pembangunan Agen Perubahan serta Pedoman Pengembangan Budaya Kerja sebagai salah satu pendorong percepatan reformasi birokrasi sehingga dapat menghasilkan birokrasi dengan integritas dan kinerja tinggi bagi Pemerintah Provinsi Bengkulu untuk mewujudkan Bengkulu Maju, Sejahtera dan Hebat.

Ringkasan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi Bengkulu  Tahun 2023 ini dapat menjadi bahan evaluasi bagi Pemerintahan Provinsi Bengkulu dan Pemerintahan Pusat dalam menjalankan fungsi pembinaan dan pengawasan terhadap pemerintahan daerah. (Sumber : Biro Kesra SETDA Provinsi Bengkulu)

RELATED ARTICLESMORE FROM AUTHOR