Bengkulu Tengah, Sentralnews.com — Dugaan permasalahan dalam pengelolaan program ketahanan pangan ayam petelur oleh BUMDes Desa Raja Besi, Kecamatan Merigi Sakti, semakin menjadi sorotan. Warga kini mempertanyakan tidak hanya transparansi, tetapi juga akuntabilitas pelaksanaan program tersebut.
Informasi yang berkembang di tengah masyarakat menyebutkan bahwa angka kematian ayam diduga mencapai ratusan ekor. Namun hingga saat ini, belum ada penjelasan resmi dari pihak pengurus BUMDes terkait kebenaran informasi tersebut, termasuk penyebab kematian dan langkah penanganan yang telah dilakukan.
Selain itu, muncul pula pertanyaan mendasar dari masyarakat terkait realisasi pengadaan. Warga mempertanyakan apakah ayam petelur benar-benar dibeli sesuai jumlah yang direncanakan?, atau ada dugaan pengelembungan anggaran karena terdapat selisih dari rencana awal yang tidak wajar.
Tidak hanya itu, ada dugaan pembelian tidak sesuai perlengkapan dibutuhkan atau pengurangan peralatan peternakan ayam mulai mencuat. Dugaan ini muncul seiring dengan temuan di lapangan yang dinilai tidak sepenuhnya sesuai dengan perencanaan kegiatan.
Hingga berita ini diturunkan, pihak Ketua BUMDes Desa Raja Besi, Syendi, belum memberikan keterangan terbuka terkait berbagai pertanyaan tersebut. Upaya konfirmasi masih terus dilakukan.
Di sisi lain, pemerintah desa dinilai memiliki tanggung jawab moral dan administratif untuk memastikan transparansi, mengingat sumber penyertaan modal berasal dari Dana Desa. Dalam ketentuan yang berlaku, Kepala Desa sebagai penasihat BUMDes memiliki fungsi pembinaan, pengawasan, dan evaluasi.
Masyarakat pun mendesak adanya penjelasan terbuka, khususnya terkait:
jumlah riil pengadaan ayam,
angka kematian dan penyebabnya,
serta rincian penggunaan anggaran.
Sejumlah pihak menilai, kondisi ini perlu segera ditindaklanjuti oleh Inspektorat Kabupaten Bengkulu Tengah guna melakukan audit menyeluruh. Jika ditemukan indikasi kerugian negara, aparat penegak hukum dapat melakukan pendalaman lebih lanjut.
Warga berharap klarifikasi terbuka segera disampaikan agar polemik tidak terus berkembang dan kepercayaan masyarakat terhadap pengelolaan Dana Desa tetap terjaga.
