Bengkulu, sentralnews.com- Walikota Bengkulu Helmi Hasan sudah menginstruksikan kepada Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) untuk 1-2 hari ini melakukan rasionalisasi anggaran. Beberapa mata anggaran akan disisir dan dilakukan pergeseran dan dialihkan peruntukannya untuk penanganan masalah Covid-19.
Beberapa angggaran yang akan dicancel seperti pembangunan balai kota, perjalanan dinas dan lainnya agar ketemu anggaran sebesar Rp 200 miliar untuk penanganan Covid-19.
“Bahkan bila diperlukan untuk mencukupi Rp 200 miliar itu, gaji walikota dan wawali siap dipotong juga,” ujar Helmi Hasan saat menggelar press converence di hadapan awak media, Senin (30/3).
Dikatakan Helmi, banyak anggaran yang akan dipangkas, yakni anggaran-anggaran yang tidak bersentuhan langsung dengan masyarakat agar pemerintah bisa fokus menangani virus corona.
“Rp 200 miliar anggaran yang akan kita sisir. Akan kita pangkas dalam 1-2 hari ini agar ketemu anggaran Rp 200 miliar itu. Dari anggaran Rp 200 miliar itu nanti kita peruntukkan untuk masyarakat yang rawan miskin yang selama ini mengandalkan pendapatan harian. Masyarakat ini yang kita intervensi secara khusus,” jelas Helmi.
Selain itu, anggaran Rp 200 miliar itu juga untuk dialokasikan ke rumah sakit, dan untuk membangun beberapa tempat isolasi dan tempat-tempat sementara untuk menampung kelebihan pasien di rumah sakit. Namun yang lebih penting yakni memprioritaskan program-program ketahanan pangan.
“Program ketahanan pangan ini yang saat ini jauh lebih penting. Kami minta masyarakat untuk tidak terlalu panik. Dari sisi anggaran tidak perlu khawatir Insha Allah pemda kota siap. Sekarang inilah waktunya kita membela bangsa dan negara ini,” ujar Helmi.
Warga rentan miskin akibat dampak Corona, kata Helmi diperkirakan ada sekitar 100 ribu KK yang akan diintervensi seperti tukang ojek, tukang cukur rambut, pedagang dan buruh harian lainnya.
Pihak eksekutif juga akan koordinasi ke DPRD terkait soal rencana pemangkasan anggaran di sekretarit DPRD terutama anggaran perjalanan dinas.
“Termasuk perjalanan dinas di DPRD itu yang sampai puluhan miliar. Sekarang kan kita juga tidak diperbolehkan dinas luar. Daripada uangnya tidak bisa digunakan mending kita alihkan untuk pencegahan masalah covid 19,” kata Helmi.
Namun, sambung Helmi sekitar 100 ribu KK yang akan diintervensi itu bukan diberikan bantuan dalam bentuk uang tunai melainkan berupa bahan-bahan pokok, bibit-bibit tanaman dan obat-obatan yang nilainya sekitar Rp 1 miliar per KK.
Helmi juga menegaskan dalam rasionalisasi anggaran ini, gaji dan TPP seluruh ASN aman. Maksudnya tidak akan ikut dipotong.
“Tadinya gaji ASN juga mau dipotong. Tapi kasihan, SK mereka rata-rata sudah di bank dan saat ini TPP itulah yang mereka andalkan,” demikian Helmi. (rls/red)
