Bengkulu, Sentralnews.com – Anggota Komisi IV DPRD Provinsi Bengkulu, H. Edison Simbolon, S.Sos., M.Si, menyampaikan sejumlah masukan penting kepada Wakil Gubernur Bengkulu, Ir. Mian, usai pembacaan hasil laporan LKPJ Tahun Anggaran 2025.
Dalam kesempatan tersebut, Edison menyoroti persoalan layanan kesehatan yang masih banyak dikeluhkan masyarakat, khususnya terkait kepesertaan BPJS Kesehatan yang tiba-tiba nonaktif saat akan digunakan berobat.
“Kami menerima banyak penyampaian saat reses. Ada masyarakat yang hendak berobat, namun saat di rumah sakit atau fasilitas kesehatan, kartu BPJS mereka justru tidak aktif. Ini tentu sangat menyulitkan dan membuat masyarakat panik,” ujar Edison.
Menurutnya, persoalan ini perlu menjadi perhatian serius pemerintah daerah agar ada koordinasi yang lebih baik dengan pihak terkait, sehingga masyarakat tidak dirugikan saat membutuhkan layanan kesehatan mendesak.
Selain sektor kesehatan, Komisi IV juga menyoroti persoalan di bidang pendidikan. Edison mengungkapkan bahwa masih ditemukan kasus ijazah siswa yang ditahan oleh pihak sekolah karena berbagai alasan administratif.
“Masalah ijazah yang masih ditahan juga menjadi keluhan masyarakat. Pendidikan adalah hak dasar, dan dokumen seperti ijazah sangat penting bagi masa depan anak-anak kita. Jangan sampai persoalan administratif menghambat mereka untuk melanjutkan pendidikan atau mencari pekerjaan,” tegasnya.
Ia berharap, melalui penyampaian masukan tersebut, Pemerintah Provinsi Bengkulu dapat segera melakukan evaluasi dan langkah konkret untuk menyelesaikan persoalan-persoalan yang langsung menyentuh kebutuhan dasar masyarakat.
Komisi IV DPRD Provinsi Bengkulu, lanjut Edison, akan terus mengawal isu-isu kesehatan dan pendidikan agar pelayanan publik semakin optimal dan berpihak kepada masyarakat.
