Lebong, Sentralnews.com – Kebijakan pemotongan Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lebong mulai memantik gelombang protes. Puluhan Aparatur Sipil Negara (ASN) yang bertugas di sejumlah Puskesmas mendatangi kantor bupati, Senin (9/3/2026).
Kedatangan para tenaga kesehatan ini bukan tanpa alasan. Mereka ingin mempertanyakan soal kebijakan pemotongan TPP yang dinilai timpang.
Jika di sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) lain, informasi soal pemotongan hanya berkisar 35 persen, ASN yang bertugas di Puskesmas justru harus menerima pemangkasan hingga 87,5 persen.
Perbedaan yang cukup mencolok ini membuat para tenaga kesehatan memilih datang langsung ke kantor bupati dengan harapan bisa menyampaikan keberatan mereka secara langsung kepada kepala daerah.
Namun dari informasi yang terhimpun, puluhan harapan para nakes tersebut pupus. Saat tiba di kantor bupati, para ASN Puskesmas tidak dapat bertemu langsung karena bupati sedang tidak berada di tempat.
Meski demikian, kedatangan mereka tetap disambut dan diterima oleh Asisten III Sekretariat Daerah Kabupaten Lebong yang membidangi administrasi umum.
Dalam pertemuan itu, perwakilan ASN Puskesmas menyampaikan keberatan atas besaran pemotongan TPP yang dianggap terlalu tinggi dan tidak sebanding dengan kebijakan yang diterapkan di OPD lainnya.
Salah satu perwakilan ASN Puskesmas menyampaikan bahwa kebijakan tersebut membuat banyak tenaga kesehatan merasa terbebani.
Pasalnya, TPP selama ini menjadi salah satu komponen penting dalam menunjang kesejahteraan ASN, terutama bagi tenaga kesehatan yang setiap hari berada di garis depan pelayanan masyarakat.
“Kami tidak menolak jika memang ada kebijakan penyesuaian atau pemotongan, tetapi jangan sampai selisihnya terlalu jauh. Di OPD lain TPP dipotong sekitar 35 persen, sementara kami dipotong sampai 87,5 persen,” ujar salah satu ASN Puskesmas yang minta identitasnya dirahasiakan.
Selain itu, salah satu Nakes saat ditanya soal pemotong TPP ini, ia menjelaskan jika dengan kondisi beban jam kerja yang masih full, dan apalagi dituntut dengan harus maksimalnya pelayanan di bidang kesehatan, maka dengan adanya pemotongan TPP yang nyaris habis tersebut, dirinya merasa jika keputusan itu belum tepat.
“Tentu kami sangat keberatan, sedangkan kami dituntut untuk bekerja maksimal, apa lagi kami di sektor pelayanan kesehatan,” jelasnya
Bagi para tenaga kesehatan, kebijakan tersebut dinilai menimbulkan kesan seolah-olah sektor pelayanan kesehatan menjadi pihak yang paling berat menanggung dampak penyesuaian anggaran.
Menanggapi aspirasi tersebut, Asisten III Pemkab Lebong menyatakan pihaknya menerima dan mencatat seluruh keluhan yang disampaikan para ASN Puskesmas.
Aspirasi itu, kata dia, akan diteruskan kepada pimpinan daerah untuk menjadi bahan pertimbangan dalam menentukan langkah selanjutnya.
Pemerintah daerah juga meminta para tenaga kesehatan tetap menjalankan tugas pelayanan kesehatan kepada masyarakat seperti biasa sembari menunggu kejelasan terkait kebijakan tersebut.
“Kita akan kembali mengkaji, selanjutnya kita akan sampaikan kepada pak Sekda. Dari aspirasi yang disampaikan ASN Puskesmas,” ungkap Asisten III Pemkab Lebong, Heri Setiawan.
Di sisi lain, pertemuan tersebut sekaligus menjadi sinyal bahwa kebijakan pemotongan TPP yang berbeda jauh antar OPD mulai menimbulkan kegelisahan di kalangan ASN, khususnya mereka yang berada di sektor pelayanan dasar seperti kesehatan. (FR)
