Mukomuko, Sentralnews.com – Reses masa sidang II Tahun 2026 yang dilaksanakan Ketua Badan Kehormatan (BK) DPRD Provinsi Bengkulu, H. Andy Suhary, S.E., M.Pd., di Kelurahan Pasar Mukomuko, Jumat (17/7/2026), menjadi wadah bagi masyarakat menyampaikan beragam persoalan yang mereka hadapi. Mulai dari kebutuhan pembangunan infrastruktur, sektor pertanian, hingga persoalan ekonomi yang berdampak langsung terhadap kehidupan masyarakat.
Dalam dialog yang berlangsung hangat, warga menyampaikan sejumlah aspirasi yang dinilai mendesak untuk segera ditindaklanjuti. Menanggapi hal tersebut, Andy Suhary menegaskan seluruh masukan masyarakat akan dibawa ke DPRD Provinsi Bengkulu untuk dibahas bersama pemerintah daerah maupun instansi terkait sesuai dengan kewenangannya.
Salah satu aspirasi yang paling banyak disuarakan adalah pembangunan jembatan di Desa Pondok Batu. Warga menilai keberadaan jembatan tersebut sangat penting karena menjadi akses terdekat menuju Kota Mukomuko. Selama ini, keterbatasan akses dinilai menghambat mobilitas masyarakat, baik untuk aktivitas ekonomi, pendidikan, maupun kebutuhan sehari-hari.
Selain persoalan infrastruktur, masyarakat juga mengeluhkan meningkatnya gangguan buaya di Sungai Selagan. Sungai tersebut merupakan sumber mata pencaharian bagi banyak warga yang mencari ikan, lokan, dan hasil perairan lainnya. Mereka berharap Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) segera mengambil langkah konkret untuk meminimalkan konflik antara satwa liar dengan masyarakat.
Di bidang ketahanan pangan, warga mengusulkan adanya bantuan berupa pengadaan sapi, kambing, serta bibit pertanian, seperti bibit kelapa sawit, tanaman buah, dan komoditas produktif lainnya. Bantuan tersebut diharapkan mampu meningkatkan produktivitas sekaligus mendongkrak kesejahteraan masyarakat.
Masyarakat juga mengusulkan pembukaan jalan baru di kawasan Pian Kereta yang terhubung menuju Sungai Selagan. Menurut warga, pembangunan akses tersebut akan membuka kawasan permukiman baru, memperlancar konektivitas antarwilayah, sekaligus mendukung pertumbuhan ekonomi masyarakat. Mereka berharap Pemerintah Provinsi Bengkulu dapat membantu peningkatan kualitas jalan tersebut.
Di sektor perkebunan, para petani mengeluhkan terbatasnya penerimaan tandan buah segar (TBS) kelapa sawit oleh pabrik kelapa sawit (PKS). Pembatasan jumlah kendaraan pengangkut membuat hasil panen petani sulit dipasarkan. Berdasarkan informasi yang diterima warga, kondisi itu dipicu oleh terganggunya distribusi crude palm oil (CPO) ke Sumatera Barat sehingga kapasitas penerimaan pabrik ikut menurun.
Keluhan lain yang turut mengemuka adalah tingginya harga pupuk. Menurut para petani, mahalnya pupuk semakin membebani biaya produksi dan berdampak terhadap usaha perkebunan kelapa sawit maupun sektor pertanian lainnya.
Menanggapi seluruh aspirasi tersebut, Andy Suhary menegaskan komitmennya untuk memperjuangkan setiap kebutuhan masyarakat Mukomuko. Ia memastikan seluruh usulan akan menjadi catatan penting dalam pembahasan di DPRD Provinsi Bengkulu dan akan dikoordinasikan dengan pemerintah daerah serta instansi terkait agar dapat direalisasikan sesuai skala prioritas.
“Seluruh aspirasi yang disampaikan masyarakat akan kami perjuangkan. Ini menjadi tanggung jawab kami sebagai wakil rakyat untuk mengawal dan mendorong agar kebutuhan masyarakat dapat diwujudkan melalui program pemerintah sesuai kewenangan dan skala prioritas,” tegas Andy Suhary.
