BATAMDAERAHNEWS

Kapolri Deklarasi Perang Judol, di Batam Jaringan Chip Higgs Domino “Punya Asosiasi Sendiri”: Setoran Mengalir per Lapak di Sagulung

×

Kapolri Deklarasi Perang Judol, di Batam Jaringan Chip Higgs Domino “Punya Asosiasi Sendiri”: Setoran Mengalir per Lapak di Sagulung

Share this article

BATAM, SENTRALNEWS.COM – Kapolri Jenderal Polisi Suyudi Ario Seto menetapkan pemberantasan judi online dan penipuan digital sebagai salah satu prioritas Program Quick Wins 100 Hari Pertama kepemimpinannya. Namun di Batam, tepat di tengah gaung komitmen itu, praktik perdagangan chip Higgs Domino Island justru disebut kian menjamur dan kini disorot karena munculnya dugaan sistem setoran terorganisir: Rp3 juta per lapak setiap bulan, yang pengelolaannya disebut telah beralih dari sosok bernama Admin Acong ke sebuah asosiasi bernama ASOI. Penelusuran terbaru mengarah ke Kecamatan Sagulung.

Dalam paparan visi dan misi di hadapan Komisi III DPR RI pada 1 Oktober 2026, Kapolri Suyudi menetapkan pemberantasan judi daring dan penipuan digital sebagai bagian dari Program Quick Wins 100 Hari Pertama, melengkapi komitmen utama memberantas narkoba. Tahapannya: hari 1–30 pemetaan kondisi internal dan lapangan, hari 31–60 pengujian langkah perbaikan, hari 61–100 evaluasi menyeluruh. Sasarannya tegas: “Putus rantai, tangkap bandar, sita aset.”

Komitmen itu diperkuat dalam pertemuan dengan Menteri Komunikasi dan Digital Meutya Hafid di Mabes Polri, Selasa (27/10/2026), untuk memperkuat sinergi lintas negara dalam pemberantasan judi online, penipuan digital, dan kejahatan ruang digital. Menkomdigi mengapresiasi langkah cepat Polri yang belum genap sebulan menjabat sudah menangani satu markas judi online yang jaringannya tidak hanya lokal, tetapi lintas negara. MoU Komdigi–Polri yang diteken April 2026 pun diperkuat.

Dukungan datang dari DPR RI dan sejumlah tokoh masyarakat dengan satu catatan kritis: pemblokiran situs saja tidak cukup. Penindakan harus menyasar bandar, operator, afiliator, promotor, rekening penampung, dan aliran uangnya. Data Komdigi menunjukkan skala persoalan: untuk periode 20 Oktober 2024 hingga 11 September 2026, sebanyak 5,15 juta konten negatif ditangani, dan 4,03 juta di antaranya berkaitan dengan perjudian. Judi online, dengan demikian, bukan kejahatan kecil, melainkan industri ilegal berskala masif.

Namun di lapangan, gambaran yang muncul berbeda. Berdasarkan penelusuran wartawan di wilayah Kecamatan Sagulung, Jumat (13/11/2026), seorang penjual chip mengungkap adanya pungutan rutin yang disebut berlaku bagi para penjual chip di Batam. “Kami ada setoran bulanan ke asosiasi. Satu bulannya Rp3 juta per satu lapak. Uang koordinasi ini berlaku semua penjual chip yang ada di Batam,” ujarnya.

Pengakuan itu memunculkan pertanyaan tentang besaran dana yang berpotensi terkumpul. Jika terdapat 100 lapak yang masing-masing menyetor Rp3 juta, dana yang terkumpul dapat mencapai Rp300 juta per bulan atau Rp3,6 miliar dalam setahun. Angka tersebut merupakan simulasi, bukan jumlah penerimaan yang terverifikasi. Hingga kini, jumlah lapak yang benar-benar membayar maupun total dana yang terkumpul belum dapat dipastikan.

Yang menjadi sorotan: pengelolaan setoran diduga mengalami pergantian kendali. Nama yang sebelumnya dikenal sebagai Admin Acong kini disebut telah digantikan oleh asosiasi ASOI. Pergantian itu justru memunculkan persoalan baru. “Sebelumnya kami setornya ke Admin Acong. Entah kenapa sekarang beralih lagi ke Asosiasi ASOI. Bulan ini kami dua kali bayar. Ke Admin Acong kami bayar, terus pindah ke ASOI bayar lagi,” beber sumber tersebut.

Pengakuan itu menimbulkan sejumlah pertanyaan serius: apakah pergantian pengelola setoran merupakan keputusan bersama para penjual chip atau kebijakan sepihak? Apa kewenangan asosiasi tersebut untuk menarik uang dari setiap lapak? Dan apa manfaat yang diterima penjual setelah membayar jutaan rupiah setiap bulan?

Legalitas ASOI dan Aliran Dana Dipertanyakan

Kemunculan nama ASOI memunculkan pertanyaan mengenai legalitas, struktur organisasi, serta aktivitas asosiasi tersebut. Apakah ASOI merupakan organisasi berbadan hukum dengan kepengurusan resmi? Apakah penarikan Rp3 juta per lapak merupakan iuran keanggotaan, biaya operasional, atau pungutan dengan tujuan lain? Jika benar pembayaran diwajibkan kepada seluruh penjual chip, siapa yang menetapkan besaran nominalnya?

Pertanyaan paling mendasar: ke mana uang setoran itu mengalir dan bagaimana pertanggungjawabannya. Hingga berita ini disusun, wartawan belum memperoleh bukti transaksi, rekening penerima, dokumen pembukuan, maupun penjelasan resmi yang dapat memastikan jumlah dan penggunaan dana tersebut. Karena itu, dugaan adanya sistem setoran terorganisir masih perlu didalami melalui pemeriksaan dokumen, keterangan para pihak, dan penelusuran transaksi keuangan.

Chip Diperjualbelikan dengan Uang Asli

Di sisi lain, aktivitas perdagangan chip Higgs Domino Island di Batam juga menimbulkan persoalan tersendiri. Berdasarkan informasi di lapangan, chip diperjualbelikan menggunakan uang asli dengan harga yang berubah mengikuti kondisi pasar. Sumber menyebut transaksi chip dengan satuan 1B berada pada kisaran puluhan ribu rupiah, dengan harga beli dan jual berbeda bergantung posisi transaksi, ketersediaan chip, serta permintaan pemain.

Perdagangan chip menggunakan uang asli menjadi perhatian karena berpotensi berkaitan dengan aktivitas perjudian apabila chip digunakan sebagai sarana taruhan atau dapat ditukarkan dengan hasil perjudian. Meski demikian, jual beli chip tidak dengan sendirinya membuktikan telah terjadi tindak pidana perjudian. Unsur perjudian, mekanisme permainan, aliran uang, dan keterlibatan para pihak harus dibuktikan melalui penyelidikan aparat berwenang.

Empat Pertanyaan untuk Polda Kepri dan Polresta Barelang

Temuan lapangan ini patut menjadi perhatian Polda Kepulauan Riau, Polresta Barelang, serta jajaran kepolisian sektor di wilayah Batam. Penelusuran tidak cukup hanya menyasar transaksi chip di tingkat pengecer. Aparat juga perlu mendalami dugaan sistem pungutan yang disebut berlangsung rutin. Sedikitnya ada empat persoalan yang membutuhkan kejelasan:

Pertama, pengendali jaringan: siapa pihak yang mengatur aktivitas penjual chip dan bagaimana hubungan antara Admin Acong, HS, RC, serta ASOI?

Kedua, dasar penarikan setoran: apakah benar terdapat kewajiban pembayaran Rp3 juta per lapak setiap bulan, dan atas dasar kewenangan apa pungutan itu dilakukan?

Ketiga, aliran dana: berapa jumlah uang yang telah terkumpul, siapa penerimanya, dan untuk kepentingan apa dana itu digunakan?

Keempat, dugaan keterlibatan pihak lain: apakah terdapat pihak di luar pengelola yang turut menerima dana atau memberikan perlindungan terhadap aktivitas yang terbukti melanggar hukum?

Penelusuran terhadap empat persoalan tersebut penting untuk memastikan apakah praktik yang diungkap sumber merupakan aktivitas usaha yang sah, pungutan tanpa dasar hukum, atau bagian dari dugaan tindak pidana yang lebih luas.

Kontrasnya menjadi tajam. Di Jakarta, Kapolri mendeklarasikan perang terhadap judi online dan menargetkan bandar serta aliran uangnya. Di Batam, sejumlah penjual chip mengaku justru membayar setoran bulanan kepada pihak yang mengatasnamakan koordinasi—dan kini harus membayar dua kali akibat peralihan pengelola. Jika benar terdapat sistem pembayaran rutin yang diberlakukan kepada banyak penjual chip, penyelidikan semestinya tidak berhenti pada pengecer. Pihak yang mengatur pembayaran, menetapkan besaran setoran, serta menerima dan mengelola dana juga perlu dimintai keterangan.

Publik berhak mengetahui apakah uang koordinasi tersebut merupakan iuran yang sah atau justru bagian dari praktik pungutan yang melanggar hukum. Kepolisian diharapkan memberikan penjelasan mengenai langkah pengawasan dan penegakan hukum terhadap aktivitas jual beli chip yang diduga berkaitan dengan perjudian—terutama karena komitmen “tangkap bandar, sita aset” telah menjadi janji publik.

Hingga berita ini dipublikasikan, pihak-pihak terkait, termasuk pihak ASOI dengan inisial H, belum berhasil dimintai keterangan. Redaksi tetap membuka ruang hak jawab bagi seluruh pihak yang disebutkan dalam pemberitaan ini.

Editor red/Don.