Bengkulu, Sentralnews.com – Pemerintah berkomitmen untuk memajukan wilayah Papua melalui Otonomi Khusus Papua dan pembentukan Daerah Otonomi Baru (DOB) Papua. Namun, program Pemerintah tersebut perlu dikawal oleh seluruh jajaran Humas Pemerintah agar informasi positif terkait pembangunan Papua dapat diterima dengan baik oleh masyarakat.
Untuk mendukung peran Humas Pemerintah, Badan Intelijen Negara menyelenggarakan Forum Tematik Bakohumas dengan tema “Peningkatan Peran Kehumasan untuk Mengawal Program dan Kebijakan Pemerintah di Papua.” Hadir sebagai pembicara Staf Khusus Kepala BIN, Dr. Sundawan Salya, M.Si, Deputi-V Kantor Staf Presiden RI, Jaleswari Pramodhawardani, dan Staf Khusus Presiden RI, Billy Mambrasar.
Kegiatan tersebut bertujuan untuk menyinergikan dan meningkatkan peran kehumasan di tingkat Pusat dan Daerah. Dalam sambutannya, Dirjen Informasi Komunikasi Publik Kementerian Komunikasi dan Informatika, Usman Kansong, menyampaikan bahwa saling tukar pikiran sangat penting untuk mendukung pelaksanaan fungsi komunikasi publk dalam menjelaskan percepatan pembangunan dan peningkatan kesejahteraan di Papua.
“Pembangunan Papua selalu menjadi perhatian Pemerintah. Papua menjadi prioritas pembangunan untuk mengentaskan kemiskinan dan krisis Indeks Pembangunan Manusia,” ungkap Usman Kansong.
Dr. Sundawan Salya, M.si mengatakan Pemerintah perlu memiliki narasi tunggal dalam mendukung kebijakan di Papua. Banyak pembangunan di Papua yang berjalan seperti pembanguna infrastruktur.
“Seluruh K/L harus mendiseminasikan dan mengamplifikasikan pembangunan Papua, serta membentuk forum-forum dialog yang membahas permasalahan Papua”, kata Sundawan.
Jaleswari Pramodhawardani juga menyampaikan bahwa berbicara tentang Kehumasan maka membutuhkan koordinasi dan kolaborasi. Humas tidak bisa sendiri perlu adanya kolaborasi dan jejaring secara konkret. Kerja humas perlu ditingkatkan karena banyak narasi-narasi negatif terkait DOB Papua.
“Berbagai akun propaganda yang mendukung separatisme Papua membuat narasi dari berbagai macam angle dan framing. Sejumlah isu tersebut berisi tentang pelanggaran HAM, marginalisasi, kekerasan, hingga serta lingkungan hidup”, kata Jaleswari.
Sementara, Billy Mambrasar mengungkapkan jika Pemerintah terus berfokus untuk mewujudkan pembangunan di wilayah Papua, baik melalui kebijakan Undang-Undang (UU) Otonomi Khusus (Otsus), Daerah Otonomi Baru (DOB), dan pemangkasan regulasi atau birokrasi.
“Kebijakan DOB merupakan salah kebijakan yang memiliki urgensi cukup tinggi untuk mempercepat pembangunan dan memangkas disparitas pembangunan antar daerah. Kebijakan DOB memiliki tujuan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui pelayanan publik, pemberdayaan dan keterlibatan masyarakat dalam penyelenggaraan pembangunan”, pungkasnya.
