BATAM SentralNews.com – Banyak Anggaran pada Diskominfo Kepri dikerjakan melalui pengadaan langsung alias PL. Hal ini mengindikasikan terjadi KKN yang melihatkan kerabat, kolega, dan mitra partai.
“Hampir rata-rata anggaran fantastis di Diskominfo Kepri justru dikerjakan dengan pengadaan langsung, ” kata Ir. Hambali Hutasuhut SH, pengacara yang telah melaporkan dugaan penyimpangan anggaran itu ke Kejaksaan Tinggi Kepri pekan lalu.
Menurut Hambali, pengadaan langsung itu mestinya dilakukan dalam kondisi tertentu. Keterbatasan penyedia barang atau jasa. Memerlukan keahlian khusus, atau kondisi mendesak yang perlu dilakukan secepatnya. “Jika tidak ada urgensi itu, mengapa proyek harus di PL-kan,” ujarnya.
Lebih lanjut clien dari pengacara Hambali menjelaskan, pengadaan langsung rentan terjadinya KKN karena seolah berhak menentukan pelaksana proyek secara mutlak. Bukan tidak mungkin pelaksana proyek itu masih ada hubungan kerabat, kolega dekat, bahkan keluarga.
“Indikasi itu sangat kuat karena pengadaan langsung berpotensi menjadi ladang KKN oleh orang-orang terdekatnya. Ya tentu dengan restu pengambil kebijakan tertinggi nya, ” jelas clien Hambali.
Ketua LSM Kodat86, Cak Ta’in Komari SS menambahkan ada temuan buku-buku yang dikerjakan oleh staf khusus Gubernur Kepri. Apakah itu ada kaitannya dengan temuan anggaran pengadaan cetak 20 buku di Diskominfo Kepri yang menghabiskan anggaran sebesar Rp. 204 juta. Atau bukan tidak mungkin akan ditemukan dalam anggaran lainnya karena penelusuran dan kajian terus dilakukan.
Untuk itu, Cak Ta’in maupun Hambali meminta kepada Kejaksaan Tinggi Kepri agar laporan dugaan penyalahgunaan anggaran di Diskominfo Kepri itu segera diproses lebih lanjut. ” Kami berharap Kajati segera menindaklanjuti laporan itu, tidak perlu menunggu . Karena anggaran sudah direalisasi dan banyak ditemukan kejanggalan.” kata Cak Ta’in. **”
Red.
