Politik Balas Jasa, Racun Demokrasi

SentralNews.com –  Mendekati Pemilu serentak 2024 membuat para elite politik mencari sosok yang akan ditarungkan dalam kontestasi Pemilu 2024. Para tokoh politik yang diusung tentunya yang memiliki kredibilitas yang memuaskan baik bagi partai politik maupun publik.

Dalam penentuannya, partai politik harus berani menampilkan tokoh politik yang mempuni. Tak hanya disitu, partai politik yang mengusulkan dan mampu menduduki kursi baik itu Presiden, Gubernur hingga Bupati/Walikota dia akan menjadi “tuan” yang berkuasa atas roda kepemimpinan partai yang dipimpinnya.

Dalam penentuan tokoh politik yang akan diusung tentu membutuhkan koalisi antara pendukung (baik parpol maupun kelompok masyarakat) sebab hal ini juga menentukan dalam mencapai kemenangan, disaat itu pula akan terjadi transaksi jabatan dan pendapatan serta akan ada perhitungan untung rugi (interaksi sosial).

Dalam pelaksanaannya, partai koalisi yang berkontribusi dalam kemenangan akan mendapat jatah “kedudukan” sedangkan yang oposisi akan jauh dan ditinggalkan. Begitu pula ditingkat daerah baik Provinsi maupun Kabupaten/Kota seusai dilantiknya kepala daerah baru maka akan terjadi mutasi jabatan bahkan secara besar-besaran.

Dewasa ini, para calon yang diusungkan adalah mereka yang mempunyai popularita. Sebab, parpol menilai bahwa orang-orang ini sudah mempunyai citra diri dan populer ditengah kalangannya seperti para aktris, tokoh pemuda, tokoh agama serta lain sebagainya dan yang pastinya para incumbent yang tengah menikmati kekuasaannya.

Namun, rakyat berpikir dan berkeinginan bahwa para calon pemimpin yang populer itu memiliki elektabilitas dan integritas seperti yang dipamerkan. Jadi, para pemimpin mulai dari Presiden, Gubernur hingga Bupati/Walikota yang memegang estafet nantinya adalah orang yang benar-benar amanah terhadap ucapan yang diutarakannya.

Integritas para calon tentu menjadi sorotan utama oleh kalangan pemilih, rekam jejak mereka menjadi penentu apakah para calon pemimpin ini layak dipilih atau tidak. Sehingga keinginan para pemilih tidak kandas untuk memiliki pemimpin yang terbaik sesuai yang diamanahkan UUD 1945.

Pertama-tama, rakyat menginginkan keadilan yang sejati secara menyeluruh, termasuk dalam penegakan hukum dan juga keadilan sosial sebagaimana yang dicita-citakan oleh para luhur terdahulu.

Kemudian yang kedua, masyarakat menginginkan kesejahteraan dan ekonomi yang makin baik. Dalam hal ini tentunya pemerintah harus menyiapkan lapangan pekerjaaan sesuai kebutuhan yang ada, tidak hanya membual di pamflet seperti iklan yang berseliweran.

Selanjutnya yang ketiga, rakyat menginginkan kehidupan yang aman dan damai. Hal ini juga merupakan keinginan seluruh bangsa-bangsa seperti diktum pembukaan UUD 1945 yakni perdamaian yang abadi.

Dan terakhir, rakyat menginginkan demokrasi Indonesia yang tegak. Demokrasi yang tak hanya mengedepankan kebebasan dan hak asasi manusia (HAM), tetapi juga kembali pada supremasi hukum dan konstitusionalisme.

Oleh: Anasril