Bengkulu, Sentralnews.com – Wakil Bupati (Wabup) Lebong, Bambang ASB, S.Sos., M.Si., menghadiri agenda High Level Meeting Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD) se-Provinsi Bengkulu yang digelar di Hotel Mercure Bengkulu, Selasa (10/2/2026).
Kehadiran Wabup dalam forum tersebut menegaskan komitmen Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lebong dalam mempercepat transformasi digital, khususnya di sektor pengelolaan keuangan daerah.
Usai mengikuti pertemuan, Wabup menyampaikan bahwa Pemkab Lebong menargetkan dalam 2 hingga 3 tahun ke depan seluruh proses penerimaan dan belanja daerah sudah dilakukan secara non tunai.
“Kita targetkan ke depan, seluruh proses pembayaran dan penerimaan di lingkup Pemkab Lebong dilakukan secara non tunai,” ujar Bambang, Rabu (11/2/2026).
Menurutnya, langkah ini merupakan bagian dari upaya mendorong transparansi, efisiensi, serta tata kelola keuangan daerah yang lebih baik dan akuntabel. Salah satu skema yang akan diterapkan adalah penggunaan Kartu Kredit Pemerintah Daerah (KKPD).
Nantinya, ASN yang melaksanakan perjalanan dinas maupun transaksi menggunakan anggaran negara diwajibkan memakai kartu kredit pemerintah daerah.
“Ini untuk mempermudah setiap transaksi yang dilakukan dan meminimalisir penggunaan uang tunai,” jelasnya.
Tak hanya belanja daerah, sistem non tunai juga akan diterapkan pada sektor penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Pemkab Lebong berencana mengoptimalkan penggunaan QRIS dalam setiap transaksi penerimaan, guna mempercepat proses pencatatan dan pelaporan PAD.
“Meskipun nantinya masih ada yang dilakukan secara tunai, seperti retribusi parkir dan kebersihan, namun secara bertahap akan kita dorong ke sistem non tunai,” ungkapnya.
Dalam implementasinya, Pemkab Lebong akan menggandeng pihak perbankan serta pelaku usaha sebagai mitra pembayaran PAD. Digitalisasi ini juga akan menyasar potensi-potensi baru sumber PAD, seperti sektor pariwisata, kuliner, dan perhotelan.
Wabup mengakui, perubahan menuju sistem transaksi non tunai memang membutuhkan penyesuaian, terutama di tengah masyarakat yang selama ini terbiasa menggunakan uang tunai.
“Memang masih ada rasa kurang nyaman, karena masyarakat sudah terbiasa dengan transaksi tunai. Tapi kita harus mulai mengubah mindset atau pola pikir secara bertahap,” tegasnya.
Ia pun berharap pihak perbankan, pemerintah daerah, serta seluruh stakeholder terkait dapat lebih aktif melakukan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat, agar digitalisasi transaksi dapat diterima dan berjalan optimal.
“Harapannya, masyarakat bisa semakin terbiasa dan nyaman bertransaksi secara non tunai,” tutupnya. (FR)
