Bengkulu. Sentralnews.com – DPRD Provinsi Bengkulu menggelar rapat dengar pendapat (hearing) bersama Ikatan Mahasiswa Papua (Imapa) Bengkulu sebagai respons atas aksi penyampaian aspirasi terkait situasi terkini di Papua.
Forum dialog tersebut menjadi ruang terbuka bagi mahasiswa Papua untuk menyampaikan berbagai persoalan yang mereka nilai mendesak, khususnya terkait isu kemanusiaan, kekerasan, dan hak asasi manusia (HAM).
Dalam hearing yang berlangsung dinamis itu, anggota DPRD Provinsi Bengkulu dari Fraksi PDI Perjuangan, Edwar Samsi, menegaskan bahwa DPRD tidak hanya menerima aspirasi, tetapi juga siap menindaklanjutinya ke tingkat pusat.
“Kami memahami kegelisahan yang disampaikan adik-adik mahasiswa. DPRD Bengkulu akan meneruskan seluruh aspirasi ini kepada pemerintah pusat, DPR RI, hingga Komnas HAM agar mendapat perhatian serius,” ujar Edwar Samsi.
Perwakilan Imapa Bengkulu dalam forum tersebut menyampaikan sejumlah tuntutan terkait dugaan tindakan kekerasan terhadap warga sipil di beberapa wilayah Papua.
Mahasiswa meminta aparat penegak hukum memproses secara tegas dugaan kasus kekerasan yang disebut terjadi pada 14 April 2026 di Kabupaten Puncak serta 31 Maret 2026 di Kabupaten Dogiyai.
Mereka menilai penegakan hukum harus dilakukan secara adil dan transparan tanpa adanya impunitas terhadap pelaku pelanggaran HAM.
DPRD Bengkulu Siap Kawal Aspirasi Mahasiswa Papua ke Pemerintah Pusat
Selain menyoroti dugaan kekerasan terhadap warga sipil, mahasiswa Papua juga mendesak penghentian berbagai bentuk intimidasi dan tindakan represif terhadap Orang Asli Papua.
Dalam hearing tersebut, Imapa Bengkulu menilai pendekatan keamanan yang berlebihan justru berpotensi memperburuk situasi sosial dan memperpanjang konflik di Papua.
Mahasiswa juga menyampaikan penolakan terhadap operasi militer yang dinilai tidak memberikan solusi jangka panjang bagi masyarakat Papua. Mereka meminta adanya penarikan aparat militer, baik organik maupun non-organik, demi menciptakan kondisi yang lebih kondusif.
Tidak hanya soal keamanan, isu investasi di Papua turut menjadi perhatian mahasiswa. Mereka menilai sejumlah proyek investasi berpotensi merugikan masyarakat adat, terutama dari sisi lingkungan, sosial, hingga ekonomi masyarakat lokal.
Karena itu, mahasiswa meminta pemerintah melakukan evaluasi terhadap kebijakan investasi yang dinilai belum berpihak kepada masyarakat Papua.
Dalam forum tersebut, Imapa Bengkulu juga mendesak Komnas HAM untuk melakukan investigasi menyeluruh terkait dugaan pelanggaran HAM di sejumlah wilayah seperti Puncak, Dogiyai, Tolikara, Nduga, dan Yahukimo.
Mahasiswa menilai investigasi independen penting dilakukan untuk mengungkap fakta di lapangan sekaligus memberikan keadilan bagi para korban.
Selain itu, mereka meminta pemerintah membuka akses informasi yang lebih luas bagi jurnalis nasional maupun internasional agar kondisi di Papua dapat diliput secara transparan.
Menanggapi berbagai aspirasi tersebut, DPRD Provinsi Bengkulu menegaskan komitmennya untuk menjadi jembatan antara mahasiswa Papua dan pemerintah pusat.
Edwar Samsi mengatakan persoalan Papua merupakan isu nasional yang membutuhkan perhatian serius serta penyelesaian melalui pendekatan dialog dan kemanusiaan.
“Kami tidak ingin aspirasi ini berhenti di forum semata. DPRD akan mengawal agar ada respons konkret dari pihak terkait,” tegasnya.
Dengan digelarnya hearing ini, DPRD Provinsi Bengkulu berharap aspirasi mahasiswa Papua dapat tersampaikan secara utuh dan menjadi bahan pertimbangan pemerintah pusat dalam mengambil kebijakan yang lebih adil dan humanis bagi masyarakat Papua.(adv)
